Jakarta, 24 September – Wapres Boediono memberikan Sambutan Keynote Speech pada Konferensi yang bertajuk “Big Ideas: Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan” , Selasa (23/9/2014) yang diselenggarakan Grup Bank Dunia di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta. Berikut Sambutan Keynote Speech Wapres secara lengkap. (Gs).

Sambutan Wakil Presiden Pada Acara World Bank Group's Conference On Poverty And Inequality

Jakarta, 23 September 2014

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatulllahi wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Perkenankan saya menyampaikan penghargaan saya kepada World Bank Group yang telah berinisiatif mengadakan konferensi yang mengangkat topik yang sangat aktual dan penting, yaitu masalah kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.  Semoga ide-ide segar dan bermanfaat akan muncul dalam diskursus hari ini.

Hadirin sekalian,

Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa observasi mengenai kebijakan yang dilaksanakan di Indonesia untuk menangani kedua masalah tersebut.

Menghapus kemiskinan adalah bagian dari cita-cita kemerdekaan bangsa ini.  Namun upaya sistematis untuk mencapainya melalui kombinasi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan khusus serta intervensi langsung baru dilaksanakan sejak pemerintahan Orde Baru.

Dalam masa itu angka kemiskinan terus menurun, namun proses ini terhenti dan mengalami kemunduran drastis ketika terjadi krisis keuangan 1997-98.  Setelah itu, melalui berbagai upaya, angka kemiskinan kembali ke jalur trend menurun, tetapi hanya dengan laju penurunan yang lebih lambat dibanding masa sebelumnya. Bagaimana mengembalikan kinerja Indonesia di bidang penurunan kemiskinan adalah masalah utama yang kita hadapi sekarang.

Hadirin sekalian,

Berbeda dengan angka kemiskinan, angka ketimpangan yang biasa diukur dengan koefisien Gini - tidak pernah menjadi sasaran eksplisit dalam pembangunan di negeri ini, meskipun secara implisit ia tidak pernah pula diabaikan. Tidak sedikit program yang langsung atau tidak langsung mempunyai implikasi pada masalah ketimpangan ini dilaksanakan.  Dalam masa Orde Baru koefisien Gini Indonesia relatif stabil, kemudian menurun akibat dari krisis keuangan 1997/98 dan setelah itu secara konsisten menunjukkan peningkatan, sampai sekarang.

Indonesia pasca krisis 1997/98 ditandai oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi, perlambatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan ketimpangan.  Jelas semua ini bukanlah suatu kebetulan.

Dalam kenyataan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan memang erat terkait satu sama lain.

Bagaimana pandangan para pakar dan pengambil kebijakan disini mengenai permasalahan itu?  Saya kira secara umum pandangan mereka tidak terlalu berbeda dengan pandangan sejawatnya di negara-negara lain.

Pada tataran yang paling mendasar, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai necessary condition, untuk menciptakan momentum yang diperlukan untuk membuka jalan bagi pemecahan dua masalah lainnya, yaitu kemiskinan dan ketimpangan.

Secara lebih spesifik, yang dibutuhkan adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan bertumpu pada basis yang luas.  Pertumbuhan semacam itu diwujudkan dalam bentuk pertumbuhan yang dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja produktif yang memadai. Akhir-akhir ini ada pandangan yang lebih tajam lagi, yaitu pertumbuhan itu harus mampu membuka lapangan kerja produktif yang memadai bagi angkatan kerja usia muda.

Hadirin sekalian,

Unsur-unsur utama kebijakan "makro" seperti itu sudah ada dan dilaksanakan disini sejak masa Orde Baru.  Barangkali prinsip dasar kebijakan itu masih tetap relevan dan tidak perlu berubah atau diubah di waktu mendatang.  Yang perlu terus diperbaiki adalah pelaksanaannya dalam praktek.

Melengkapi kebijakan dasar tersebut, Pemerintah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan.  Saya tidak akan membahas apa program-program itu disini.  Saya yakin nanti akan banyak diulas dan dibahas dalam pertemuan hari ini.

Yang saya ingin ceriterakan disini adalah mengenai beberapa aspek kelembagaan yang berkembang dari pengalaman Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)  selama lima tahun terakhir ini dalam perumusan dan pelaksanaan program-program kemiskinan.

TNP2K yang saya pimpin bersama sejumlah menteri adalah forum koordinasi untuk semua program penanggulangan kemiskinan.  Tim ini memiliki sebuah Sekretariat yang berfungsi sebagai "dapur" untuk menyiapkan segala sesuatu yang harus diputuskan dalam rapat-rapat koordinasi.

Sekretariat ini dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K dan mempekerjakan banyak pakar termasuk anak-anak muda yang memiliki keahlian dan passion di bidang penanggulangan kemiskinan.

Sekretariat ini juga menjadi forum konsultasi bagi para staf dengan para ahli yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk menyerap ide dan pengalaman mutakhir di bidang pengentasan kemiskinan, dengan tujuan pokok untuk memperbaiki kinerja program-program kemiskinan yang ada.

Satu hal yang perlu saya garisbawahi, Sekretariat ini bukan bagian dari birokrasi tapi bekerja erat dengan birokrasi.

Set-up kelembagaan seperti ini ternyata produktif.  Berbagai perbaikan dalam perumusan dan pelaksanaan program kemiskinan dapat dihasilkan selama lima tahun terakhir ini.

Ketepatan sasaran program-program mengalami perbaikan yang berarti.  Apabila sebelumnya instansi-instansi pelaksana program kemiskinan menggunakan data mereka masing-masing untuk menentukan sasaran program, sekarang instansi-instansi pusat dan makin banyak instansi daerah menggunakan Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Sekretariat sebagai sumber data utama untuk menentukan sasaran program mereka.

Evaluasi dari lapangan menunjukkan bahwa penggunaan bersama  satu sumber data untuk penentuan sasaran telah meningkatkan ketepatan sasaran program.

Sekretariat, bekerjasama dengan instansi terkait, juga merumuskan usulan-usulan perbaikan mekanisme pelaksanaan program, khususnya mekanisme penyaluran program-program bantuan sosial,   melalui kajian-kajian mendalam berdasarkan bukti faktual dari lapangan (evidence based research) – suatu praktek yang belum luas dilaksanakan di birokrasi disini.  Dampaknya adalah perbaikan yang berarti dalam mekanisme pelaksanaan sejumlah program penting.

Yang juga menggembirakan adalah makin meluasnya keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam proses koordinasi program kemiskinan.  Di negeri yang penuh keragaman ini, suatu pendekatan tunggal tidak dapat diterapkan untuk semua daerah.

Daerah harus menjadi ujung tombak penanggulangan kemiskinan.  Daerah harus diberi ruang untuk ikut serta secara aktif dalam proses perumusan dan perbaikan pelaksanaan program kemiskinan.

Sementara itu, makin banyak program kemiskinan inisiatif daerah sendiri yang sekarang dilaksanakan.  Sekretariat TNP2K memfasilitasi pembentukan Tim-Tim Koordinasi Program Kemiskinan di daerah dan memberikan asistensi kepada mereka apabila diminta.

Dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, sekarang jaringan koordinasi dan kerjasama dengan Daerah makin terbentuk.

Hadirin sekalian,

TNP2K dan Sekretariatnya merupakan satu langkah maju dalam upaya penanggulangan kemiskinan di negeri ini.

Sebelum saya akhiri sambutan saya, perkenankan saya membahas satu aspek penting dari program penanggulangan, yaitu aspek perlindungan sosial.  Seperti negara-negara berkembang lain, Indonesia rentan terhadap pengaruh krisis regional maupun global.

Pengalaman kita sendiri pada tahun 1997/98 membuktikan bagaimana krisis seperti itu dapat meningkatkan kemiskinan secara drastis hanya dalam waktu singkat dan lebih dari itu, memporakporandakan tatanan kehidupan bangsa.

Ancaman krisis samasekali tidak boleh dianggap enteng.  Lini pertahanan pertama, yaitu perangkat kebijakan makro, moneter dan perbankan, harus mantap dan responsif.  Bobolnya lini pertahanan pertama seyogyanya tidak boleh terjadi, karena dampaknya akan kemana-mana. Seperti pengalaman kita pada krisis yang lalu.

Namun apabila ini harus terjadi kita harus siap dengan pertahanan untuk melindungi masyarakat yang rentan, termasuk penduduk miskin.

Dalam berbagai program kemiskinan sebenarnya sudah ada elemen proteksi ini, yang dalam keadaan darurat dapat diperluas cakupannya dengan cepat berkat adanya Basis Data Terpadu.

Tapi ada satu perkembangan besar di bidang proteksi sosial yang perlu dicatat, yaitu mulai diberlakukannya pada awal tahun ini sistem jaminan kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Indonesia melalui BPJS.

Tahun depan, sistem perlindungan tenaga kerja nasional juga akan beroperasi.  Ini semua adalah lompatan besar bangsa ini menuju sistem proteksi sosial yang modern.  Memang masih banyak pekerjaan rumah agar kedua sistem ini dapat berjalan efektif dan sustainable.

Saya tidak banyak berbicara mengenai masalah ketimpangan, yang akhir-akhir ini telah menjadi diskursus global.  Saya percaya masalah ini akan dibahas mendalam dalam konferensi ini. Namun ijinkan saya sekedar menyampaikan beberapa observasi umum mengenai hal ini.

Berbeda dengan negara-negara maju yang institusi-institusi dasarnya sudah mantap, di negara-negara berkembang seperti Indonesia sumber ketimpangan itu lebih beragam.

Pertama di negara-negara berkembang masih ada segmen-segmen yang belum tunduk pada Rule of Law, kondisinya barangkali masih mirip jaman The Wild West. Obat mujarab untuk mengatasi ketimpangan ini adalah penegakan hukum.

Kedua, ada segmen-segmen yang secara nominal yang sudah tunduk pada hukum, tapi aturan-aturan hukum yang ada belum sempurna dan belum sepenuhnya berjalan baik, sehingga kegiatan rent seeking masih tumbuh subur di celah-celah aturan hukum yang ada. Segmen ini kondisinya barangkali mirip dengan kondisi jaman The Robber Barrons.  Obatnya adalah reformasi hukum.

Ketiga, ketimpangan dapat timbul dari aturan hukum yang tidak baik, yang meskipun diterapkan dengan baik, hasilnya tetap tidak baik. Kegiatan-kegiatan rent seeking masih dapat tumbuh. Pada analisa akhir aturan hukum  sebenarnya merupakan produk dari proses politik. Jadi obatnya bagi ketimpangan ini adalah perbaikan proses politik – reformasi politik.

Keempat, apabila ketiga sumber ketimpangan itu sudah dapat diatasi dan ternyata masih ada ketimpangan, maka jalan yang terbuka adalah mengefektifkan peran negara (termasuk peran kebijakan fiskalnya) terutama untuk menyetarakan peluang dan kesempatan maju bagi semua dan bagi setiap warga negara. Melalui kebijakan negara (termasuk kebijakan fiskalnya) ketidaksetaraan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan harus dihapus.

Kelima, apabila semua itu sudah dilakukan tetapi ketimpangan masih juga ada, barangkali realita itu harus kita terima, karena ketimpangan itu kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan innate ability masing-masing orang. Ketimpangan semacam itu menurut pandangan saya justru dapat menjadi sumber kemajuan.

Hadirin sekalian,

Inti dari semua itu adalah bahwa bagi negara-negara berkembang, proses pembangunan itu sendiri, terutama yang berfokus pada pembangunan institusi dan pembangunan manusia, akan membawa kita jauh untuk dapat mengatasi masalah ketimpangan. Sumber-sumber ketimpangan yang sekarang menjadi concern dan perdebatan di negara-negara maju barangkali saat ini belum perlu kita masukkan dalam hati.

Terimakasih atas perhatian anda semua.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Presiden Republik Indonesia
Boediono (wapres.go.id./Gs).