Jakarta, 10 Nopember - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan ditangani langsung oleh kantor presiden.
"Karena pentingnya program ini maka akan ditangani langsung oleh kantor presiden," ujar Anies di Jakarta, Senin (10/11/2014).
Dia menjelaskan pada tahun ini masih menggunakan anggaran yang ada untuk dua bulan ke depan.
"Tahun depan pasti ada perubahan anggaran," kata Anies.
Menurut Anies seperti yang dilansir laman Antaranews.com, angka yang diajukan pada tahun 2015 pasti akan berbeda tergantung banyak hal misalnya penyesuaian subsidi.
Anies juga menekankan bahwa program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat bukan semata dilaksanakan oleh kementerian.
"Ini adalah program pemerintah yang ditangani langsung di bawah kantor presiden. Jadi kalau Bantuan Siswa Miskin (BSM) dikelola kementerian, maka KIP adalah sebuah transisi menjadi program pemerintah yang terkait jaminan sosial," jelas dia.
Tidak Batasi Pemda Bantu Pelajar
Lebih lanjut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengemukakan Kartu Indonesia Pintar tidak membatasi pemerintah daerah (pemda) untuk memberi bantuan kepada pelajar tidak mampu.
"Pemda tidak boleh membuat program yang sama, tetapi tetap melaksanakan program-program sebelumnya, dalam bentuk yang berbeda untuk membantu siswa tidak mampu," katanya usai mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera dan E-Money di Kantor PT Pos Indonesia, Jakarta Pusat, Senin 3 November 2014.
Dia juga mengingatkan pemda untuk tidak mengurangi bantuan yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu.
Bantuan untuk pelajar tidak mampu, menurut dia, merupakan janji kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada masyarakat. Tentunya, program itu harus tetap dilaksanakan.
Sementara Kartu Indonesia Pintar merupakan kebijakan untuk mempercepat visi pemerintah meningkatkan prestasi pelajar.
"Semakin banyak bantuan untuk pelajar, akan semakin baik. Yang penting tepat sasaran dan tepat guna," ujarnya.
Dia mengemukakan jumlah pelajar miskin akan terus mengalami perbaikan. Saat ini sebanyak 24 juta pelajar dari keluarga tidak mampu mendapatkan bantuan itu.
Kemungkinan pada tahun 2015 jumlahnya bertambah, karena pelajar dari keluarga rentan miskin berhak mendapatkan bantuan itu.
"Masyarakat miskin atau rentan miskin, sama saja. Sama-sama miskin menurut pandangan kami, karena itu berhak mendapatkan bantuan," katanya.
Anies menambahkan anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar pada tahun 2015 diperkirakan meningkat. Peningkatan anggaran disebabkan pengalihan subsidi BBM ke sektor kesehatan dan pendidikan.
"Saat ini setiap pelajar kurang mampu mendapat bantuan Rp400.000-Rp1 juta per tahun. Tahun depan kemungkinan meningkat," tuturnya.
Harus Sinkron Dengan Pemda
Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan berharap pemerintah daerah dapat sinkron dengan pemerintah pusat dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Hadirnya KIP jangan sampai menyetop program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah," kata Anies di Jakarta di sela peluncuran KIP (3/11).
Dia mengharapkan program pendidikan di level daerah dapat saling menguatkan dengan program di level nasional.
"Jangan sampai menerima KIP, lalu tidak menerima bantuan pendidikan daerah. Yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah janji pemda. Biasanya berupa sekolah bebas biaya," katanya.
Anies juga menegaskan KIP tidak hanya bermanfaat bagi siswa yang sedang bersekolah, tetapi juga memiliki efek positif terhadap anak-anak yang putus sekolah.
"Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah, baik yang sedang sekolah maupun putus sekolah. Karena banyak sekali anak-anak kita yang putus sekolah karena tidak ada biaya. Dengan KIP, mereka bisa kembali ke sekolah," katanya.
Penggagas Gerakan Indonesia Mengajar ini mengatakan bahwa KIP memiliki daya jangkau yang lebih baik daripada BSM (bantuan siswa miskin)
"Kartu Indonesia Pintar akan disalurkan pada siswa miskin dan rentan miskin. Selama ini pemerintah hanya memberikan pada yang miskin saja. Padahal, yang rentan miskin kenyataannya miskin juga," ujar Anies.
Untuk itu, masih kata Anies, klasifikasi rentan miskin dimasukkan sebagai penerima bantuan Program Indonesia Pintar melalui KIP.
"Jangan hanya karena definisinya tidak masuk, yakni termasuk definisi rentan miskin dan bukan miskin, lalu tidak kita bantu. Karena kenyataannya rentan miskin, juga miskin. Dengan memberi bantuan pada yang miskin dan rentan miskin, jumlah jangkauan yang dibantu lebih banyak," katanya.(Ant/Gs).
