Yogyakarta, (03/05) ---  Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diwakili oleh Asdep Pemberdayaan Perempuan, Wagiran, menjadi salah satu narasumber dalam Talkshow Evaluasi Pelaksanaan Industri Rumahan dengan materi "Integrasi Pelaksanaan Ekonomi Perempuan pada K/L" yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Narasumber yang lain berasal dari Kementerian Desa, PDTT, Kementerian KUKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta LSM. Acara ini berlangsung di Sheraton Hotel, Yogyakarta.

Menurut Wagiran, saat ini kiprah perempuan di bidang ekonomi menjadi bagian dari pemberdayaan perempuan. Hingga tahun 2018 sudah 18 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang mengalokasikan dananya melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender. Hal ini merupakan komitmen K/L dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan. Ke depan, PPRG akan terus diperluas ke semua K/L seiring dengan tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang PPRG yang diharapkan ditetapkan paling lambat di akhir 2018.

Di samping hal tersebut, lanjut Wagiran, juga didorong pengalokasian program Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari BUMN dan Perusahaan. Tidak ketinggalan juga digalang partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil (LSM) Program Pemberdayaan Perempuan pada umumnya dan industri rumahan pada khususnya.

Untuk mencapai keberhasian dari program dan kegiatan tersebut Kemenko PMK terus melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) dengan stakeholders (K/L, BUMN, Pengusaha, dan Organisasi Masyarakat Sipil/LSM) secara intensif dan berkelanjutan,

"Prinsip pemberdayaan perempuan tersebut pada hakekatnya dilakukan secara gotong royong untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan kapasitas kelompok perempuan dalam pembangunan di semua bidang" tutup Wagiran. (Sumber Kedep VI).