Kuala Lumpur (21/10) -  Pada tanggal 19-21 Oktober 2015 Plt. Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia bersama Kabid Pemberdayaan Disabilitas turut berpartisipasi pada Konferensi Forum Disabilitas ASEAN (ASEAN Disability Forum Conference) Tahun 2015 yang dilaksanakan di Hotel Istana Kuala Lumpur Malaysia. Konferensi dibuka secara resmi oleh YB. Dato’ Sri Hajah Rohani Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia. ASEAN Disability Forum merupakan salah satu pertemuan dan aktivitas advokasi regional terbesar bagi disabilitas dihadiri 300 orang peserta dari perwakilan negara anggota ASEAN. Turut hadir juga partisipan dari Amerika Serikat, Australia dan Jerman. Tema konferensi tahun ini adalah "Our People, Our Community, Our Vision.

Topik yang dibahas di seluruh konferensi meliputi: inklusi disabilitas dalam kebijakan publik, demokratisasi, perdamaian, dan pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan kelompok marjinal, praktik terbaik untuk kelompok marjinal, dan pemberdayaan ekonomi. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan kurangnya inklusi dalam demokrasi, perdamaian, pembangunan dan pelaksanaan kebijakan terkait disabilitas, dan untuk mendorong ASEAN terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development Goals /SDGs) pasca-2015 'dalam mengentaskan kemiskinan bagi disabilitas.

Konferensi menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan disampaikan ke para pemimpin ASEAN, yakni:

1. Saling belajar, berbagi, dan beradaptasi praktek terbaik di sektor kebijakan di negara anggota ASEAN dalam hal menegakkan upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak disabilitas mengenai seks dan kesehatan reproduksi, bencana alam, pendidikan bagi disabilitas berat, partisipasi politik, disabilitas perempuan dan peran kepemimpinan mereka dalam masyarakat ASEAN
2. Mendorong negara anggota ASEAN untuk meratifikasi dan menerapkan konvensi PBB mengenai hak-hak disabilitas;
3. Memastikan negara anggota ASEAN menaruh perhatian atas pengungsi disabilitas dan terkait dengan isu ini kami sangat merekomendasikan pembentukan Komisi HAM ASEAN untuk Disabilitas.
4. Memajukan isu disabilitas kedalam semua kebijakan di level ASEAN sebagai isu lintas sektor (cross cutting issues);
5. Mendorong kolaborasi antar pemerintah untuk merancang bagian disabilitas guna membahas issue disabilitas di Sekretariat ASEAN
6. Memperlancar proses akreditasi Forum Disabilitas ASEAN dengan hasil yang diharapkan dapat mempromosikan komunitas tunggal ASEAN  yang meliputi semua jenis disabilitas.
7. Memajukan implementasi Dekade ASEAN untuk Disabilitas tahun 2011-2020;
8. Memastikan mengadopsi cetak biru baru : komunitas politik dan keamanan, komunitas ekonomi dan komunitas sosial budaya ASEAN, yang  diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), konvensi PBB mengenai hak-hak disabilitas (UNCRPD) dan Incheon Strategy.
9. Memastikan pemajuan pendekatan berbasis Hak Asasi HAM (HAM) bagi disabilitas antar pemerintah melalui mekanisme Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk HAM;
10. Memastikan perspektif inklusivitas disabilitas dalam 3 pilar komunitas ASEAN;
11. Memajukan perlindungan dan bantuan sosial melalui kehidupan yang mandiri bagi disabilitas dalam pemeritahan di ASEAN
12. Peningkatan edukasi dan kesadaran publik mengenai pentingnya konvensi  hak-hak disabilitas, dan Dekade ASEAN untuk disabilitas tahun 2011-2020;
13. Peningkatan partisipasi disabilitas di bidang politik melalui Pemilu akses.
14. Memastikan akses dan kesetaraan atas pendidikan, pekerjaan dan kewirausahaan bagi disabilitas.
15. Membangun sistem manajemen risiko bencana yang inklusif dan efektif bagi disabilitas.
16. Memastikan partisipasi penuh disabilitas dalam lingkungan yang dibangun dengan mengadopsi konsep disain  universal.
17. Memastikan akses disabilitas terhadap informasi melalui pemanfaatan bahasa isyarat, huruf Braile, text elektronik dan audio dalam format yang dapat diakses;
18. Membangkitkan kesadaran dan sikap positif terhadap disabilitas;
19. Mempromosikan wisata akses bagi disabilitas melalui Perjanjian Kepariwisataan ASEAN (ASEAN Tourism Agreement).
20. Mempromosikan pemanfaatan teknologi yang adaptif dan dapat diakses oleh disabilitas

Konferensi ditutup secara resmi oleh YB Datuk Hajah Azizah Datuk Seri Panglima Mohd Dun, Deputy Menteri Bidang Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Di sesi penutupan, Presiden Konfederasi Disabilitas Malaysia, Mr. Mohamad Sazali Shaari selaku Ketua Penyelenggara ASEAN Disability Forum (ADF) 2015 menyerahkan bendera ADF ke perwakilan pemerintah Lao PDR selaku tuan rumah ADF tahun 2016. (kedeputian 2)