Jakarta, 30 September - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, (Menko Kesra), HR. Agung Laksono, berharap kepada pemerintah yang baru agar dapat lebih mengembangkan kembali berbagai program khususnya terkait kependudukan.
Dan harapan Menko Kesra itu sepertinya akan terwujud, mengingat didalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, akan dibuka kementerian baru, yakni Kementerian Kependudukan dan Keluarga Bencana.
"Kependudukan Indonesia kedepan akan bertambah. Saat ini saja Indonesia berada di posisi ke-4, didunia hal itu tentu akan menjadi tantangan berat disektor pendidikan dan pelayanan kesehatan kedepan," papar Menko Kesra kepada awak media usai membuka secara resmi Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia, Selasa (30/9/2014) di Gedung Bidakara, Jakarta.
Menko Kesra mengatakan, dengan kian beratnya tantangan kedepan prihal kependudukan, tentunya ikut berimbas keberbagai hal lainnya seperti, peningkatan pendidikan, dan juga peningkatan kesehatan. Hal itulah kata Agung yang menjadi tantangan berat pemerintahan baru nantinya.
"Maka itu program kb harus betul-betul dikembangkan dan ditingkatkan. Dan hal itu tentunya juga akan melibatkan kementerian lain seperti, Kemenko Kesra, Kementerian Kesehatan, Bappenas, BKKBN," tandas Menko Kesra
13 Kepala daerah ini diganjar penghargaan
Dalam acara tersebut, sebanyak 13 kepala daerah di Tanah Air berhasil meraih Millenium Development Goals (MDGs) Award 2014, karena dinilai berhasil menurunkan angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan. Penghargaan itu khusus untuk target 5b yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penghargaan ini diberikan langsung Menko Kesra
Kepala BKKBN Fasli Jalal seperti dilansir laman kabarbisnis, mengatakan, 13 kepala daerah ini dinilai memberikan perhatian khusus kepada kesehatan ibu dan anak dengan berbagai kegiatan dan fasilitas. Adapun proses penilaian terhadap seluruh daerah dilaksanakan sejak Maret lalu.
Hingga akhirnya BKKBN menentukan pemenang, yang terdiri dari kepala daerah provinsi meliputi, Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Untuk kepala daerah kabupaten terdiri dari Ponorogo, Lombok Barat, Kapuas, dan Halmahera. Sedangkan kepala daerah kota meliputi Magelang, Kotamobagu, Bandung, dan Palangkaraya.
Kategori penilaian pemenang didasarkan pada bobot kualitatif dan kuantitatif. Bobot kuantitatif penilaian berdasarkan perencanaan, regulasi dan dukungan pemerintah setempat terhadap upaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan, kata Fasli Jalal.
Dijelaskan Fasli, penilaian ini melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Koordinator Kesra, Kementerian Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ajang ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dan BKKBN memenuhi target penurunan angka kematian ibu melahirkan. Ini bukan ajang gagah-gagahan, tapi tugas utama BKKBN sebagaimana anamat Bappenas, kata Fasli menambahkan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen untuk menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi di dunia. Komitmen itu dicanangkan melalui program MDGs point 5 B, yaitu mencapai dan menyediakan akses kesehatan reproduksi untuk semua di tahun 2015. Caranya dengan memenuhi kebutuhan penggunaan alat kontrasepsi atau ber-KB. Bagi PBB, tingkat kesehatan ibu dan bayi menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara.
Sayangnya, berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, AKI di Indonesia sangat tinggi, yaitu mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup atau tertinggi di Asia.
Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, menambahkan faktor penyebab tingginya AKI di Indonesia adalah 4 T (Terlalu) saat melahirkan yang meliputi, terlalu muda yaitu usia di bawah 16 tahun. Terlalu tua atau usia di atas 35 tahun. Selanjutnya, terlalu sering, di mana perbedaan usia anak dekat, dan terlalu banyak yaitu mempunyai lebih dari 4 anak.
Sedangkan penyebab eksternalnya, adalah mengetahui kelainan atau penyakit pada ibu hamil. Kebanyakan kondisi ini disebabkan oleh taraf pendidikan yang rendah. Faktor lainnya adalah dalam hal mengambil keputusan. Faktor keterlambatan ini bisa dipicu kondisi ekonomi dan letak geografis yang tidak strategis. Selain itu, pengiriman dan penanganannya terlambat.
Target pemerintah tahun 2015 adalah mengurangi jumlah AKI menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup. (Kb/Gs).
