Baubau, 8 September - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat HR. Agung Laksono meresmikan pencanangan Program Nasional Terpadu Gerakan Membangun Kampung (Pandu Gerbang Kampung) 2014 di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dalam pencanangangan program tersebut Menko Kesra Kesra secara simbolis menekan sirine dengan didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, H. M. Saleh Lasata, Walikota Baubau, AS. Tamrin, MH dan Wakil Walikota Baubau, Wa Ode Maasra Manarfa.
Menurutnya, program tersebut untuk mempercepat pembangunan di desa terutama wilayah-wilayah terpencil dan terluar. Karena melibatkan 15 kementerian/lembaga sekaligus dalam pelaksanaannya dalam satu waktu.
"Ini untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah, terutama yang terpencil dan wilayah kepulauan. Tentunya untuk mencapai percepatan kesejahtraan rakyat," jelas Menko Kesra dalam prosesi pencanangan, Senin (8/9/2014) yang digelar di Kelurahan Sulaa, Kota Baubau.
Menko Kesra mengatakan, selama ini, kementerian/lembaga yang memiliki program pembangunan desa menjalankan programnya secara masing-masing. Hal ini dirasa kurang karena tidak adanya keterpaduan satu sama lain.
"Nah, kemudian kami perencanaan pada tingkat Bappenas sudah diarahkan pada satu titik tertentu. Nanti ini hasilnya jauh lebih baik daripada sendiri-sendiri," tegas menko Kesra.
Selain pembangunan sarana dan infrastruktur, Pandu Gerbang Kampung juga mengupayakan peningkatan kualitas masyarakat dalam berbagai bidang. Seperti pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informatika maupun pariwisata.
"Kalau program ini dilakukan secara masif tentu lebih cepat manfaatnya dirasakan masyarakat," katanya.
Diharapkan, dari program yang juga sudah digelar di beberapa kabupaten/kota itu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah terpencil.
"Dengan mengucapkan bismillah saya canangkan program membangun kampung untuk Kota Bau-Bau," demikian Menko Kesra.
Usai meresmikan Pandu Gerbang Kampung, Menko Kesra yang turut didampingi istri Silvia Amelia Laksono dan pejabat setempat mampir menyambangi stan-stan produk binaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau. Hasil industi rumahan masyarakat setempat antara lain kain tenun, kerajinan tembikar hias, makanan ringan, dan produk pertanian.
Dukung Pemekaran Sultra
Dalam kesempatan tersebut, Menko Kesra mendukung pembentukan provinsi baru sebagai pemekaran Sulawesi Tenggara. Terkait upaya sembilan kabupaten/kota yang sejak tahun 2000 ingin mendirikan provinsi kepulauan sendiri.
"Saya setuju karena DPRD provinsi sudah mendukung, dan masyarakat di sini juga berharap," katanya di sela kunjungan kerja ke Kota Baubau, Kabupaten Buton, Senin (8/9/2014).
Menurut Menko Kesra, dengan menjadi provinsi sendiri, masyarakat di sembilan kabupaten/kota yang dipisahkan oleh pulau-pulau dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya di berbagai sektor.
"Diharapkan tugas dari pemekaran provinsi ini cukup penting untuk bagaimana mereka-mereka yang mendiami pulau-pulau itu memiliki fasilitas sama dengan yang di daratan. Baik pendidikannya, kesehatan, kehidupan sehari-hari, pendapatannya. Kalau itu yang ingin dicapai kami mendukung seratus persen," jelasnya.
Agung menambahkan, Partai Golkar akan mendorong percepatan pemekaran Provinsi Sulawesi Utara melalui pembahasan di tingkat pemerintah pusat.
"Dukungan di pemerintahan dan di parlemen nanti melalui fraksi-fraksi. Kita usul dari Partai. Saya mendukung tanpa melihat partai politik apapun, tapi untuk kepentingan nasional," tegas Agung.
Adapun, kabupaten/kota yang ingin memisahkan diri secara administratif dari Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana, Kota Baubau, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Barat, dan Kabupaten Muna.
Provinsi Sulawesi Tenggara dengan total luas 153.000 kilometer persegi berpenduduk kurang lebih 2,4 juta di 17 kabupaten/kota. Sembilan kabupaten/kota di antaranya berada di wilayah kepulauan karena hanya terdapat daratan seluas 38.000 kilometer persegi.(Rmol/Gs/foto:deni)
