Jakarta, 7 Juli – Menko Kesra HR. Agung laksono mengatakan bahwa IkraR meliputi tiga dimensi pengukuran, yaitu dimensi keadilan sosial, keadilan ekonomi dan dimensi demokrasi serta tata kelola pemerintahan.

“IKraR terdiri dari 3 dimensi pengukuran yaitu, dimensi keadilan sosial, dimensi keadilan ekonomi, serta dimensi demokrasi  dan tata kelola pemerintahan”, kata Menko Kesra HR. Agung Laksono yang diwakili oleh Sekretaris Kemenko Kesra (Sesmenko Kesra) pada Evaluasi Capaian Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Indonesia 2009 - 2013 “Pemetaan Tantangan Pemerataan Kualitas Kesejahteraan Rakyat”, Senin (7/7/2014) pagi di ruang Utama Kemenko Kesra, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Lebih lanjut Menko Kesra mengatakan “Selama ini, Kita mengenal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur capaian pembangunan dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, kita juga menggunakan indikator makro ekonomi sebagai barometer kita untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini Menko Kesra memandang bahwa ukuran-ukuran tersebut belum sepenuhnya menggambarkan tingkat kualitas kesejahteraan rakyat secara utuh. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil di Indonesia selama 5 tahun terakhir, dirasakan belum dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat”.

Menko Kesra menegaskan “Berbagai kenyataan tersebut, menggugah Kantor Kemenko Kesra untuk membangun suatu instrumen pengukuran yang lebih komprehensif, yang memadukan berbagai indikator yang sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Sejak tahun 2010, bersama BPS, Kemenko Kesra melalui Program SAPA (Strategic Alliance for Poverty Aleviation) telah Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR)”.  

Menko Kesra mengatakan bahwa pembangunan bidang kesejahteraan rakyat pada Kabinet Indonesia Bersatu II terfokus pada lima program utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, yakni penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, serta kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Untuk mencapai kelima program tersebut maka kebijakan  pro-poor,  pro-job dan  pro-growth menjadi prioritas utama guna diimplementasikan secara sungguh-sungguh untuk menciptakan keadilan dalam berbagai dimensi kesejahteraan rakyat dan dilengkapi dengan pro-environment untuk memastikan pembangunan yang kita laksanakan berkelanjutan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas layanan maupun alokasi anggaran. Target akhir dari pencapaian tersebut adalah meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya bagaimana mengukur capaian kesejahteraan tersebut?

“ Saya telah menerima Laporan dari Saudara Sesmenko Kesra dan Deputi 7 bahwa Penyusunan instrumen IKraR dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Para Stakeholder dan juga Badan Pusat Statistik. IKraR ini juga telah diujikan di wilayah dampingan program SAPA melalui berbagai fasilitasi dan asistensi. Bagi Saya ini merupakan salah satu wujud tanggungjawab Kita bersama dalam menjalankan amanah Konstitusi Negara yakni mensejahterakan rakyat secara holistik. Saya percaya bahwa upaya kita ini dapat menjadi salah satu legacy kita bersama bagi Pemerintahan berikutnya”, tegas Menko Kesra.

Dalam mengawali sambutan ini Menko Kesra mengajak kita semua untuk mengucapkan puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Maha Esa, yang selalu memberikan kekuatan-Nya pada Kita semua, sehingga kita dapat menjadi makhluk yang berakal sehat, berbudaya, dan berkepribadian sebagai bangsa Indonesia sehingga Kita mampu melalui berbagai tantangan membangun Negeri ini dengan penuh amanah.

Pada kesempatan yang berbahagia di bulan Ramadhan yang mulia ini, Menko Kesra memberikan apresiasi yang tinggi kepada Rekan-rekan Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah berupaya maksimal untuk bekerja dan mengembangkan inovasinya dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat di wilayahnya masing-masing.

Menko Kesra juga memberikan dukungan penuh pada Saudara-saudara Kelompok Masyarakat Sipil dan Para Lembaga Donor yang dengan penuh kesungguhan bekerjasama dengan Pemerintah dan pemerintah Daerah dalam mendorong inovasi dan terobosan-terobosan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat Indonesia melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Menko Kesra mengatakan bahwa dengan melihat peta tantangan yang harus kita hadapi saat ini dan kedepan adalah bagaimana meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat, bermartabat dan berkelanjutan. Secara umum kita harus bisa melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rakyat seperti hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas sanitasi, perumahan dan hak atas sumberdaya ekonomi dengan tanpa menimbulkan Bom Waktu dalam jangka panjang. Kita sudah memulainya dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Asuransi Tenaga Kerja, dan beberapa program perlindungan social lainnya yang saat ini juga diupayakan di daerah.

Harus Responsif dan Respektif

Ke depan, kita harus berani berinovasi, menciptakan ruang-ruang baru, cara-cara baru dan terobosan-terobosan yang membumi dan dirasakan langsung dampaknya oleh rakyat sehingga seluruh rakyat khususnya mereka yang termarginalkan secara sosial, ekonomi, dan politik dapat bangkit dan berdaya dalam melepaskan dirinya dari belenggu kemiskinan dan pemiskinan.  

Kita harus pula responsif dan respektif atas fenomena sosial dan fenomena alam yang dapat memarginalkan rakyat. Maraknya sengketa lahan pertanian dan perkebunan, menurunnya daya beli masyarakat, rendahnya produktivitas petani, nelayan, dan sektor industri rakyat akan berdampak pada melebarnya kesenjangan sosial, menguatnya ketergantungan rakyat terhadap pemerintah, yang berujung pada “kemiskinan berkelanjutan” dan atau pemiskinan  sistemik dan ini dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara kita.

Untuk itu, apa yang tergambar dalam Peta IKraR sebagai wujud capaian kita atas peningkatan kesejahteraan rakyat selama 5 tahun terakhir ini harus menjadi landasan bagi kebijakan Pemerintah berikutnya. Memang tingkat kesejahteraan Kita secara nasional belum mencapai batas idealnya, tapi setidaknya dengan batas “Menengah Bawah”  ini dapat menjadi bahan atau landasan kebijakan Rekan-rekan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk terus berinovasi dan mengembangkan keberdayaan daerah dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat.

Beberapa Tantangan

Berdasarkan laporan dan analisis dari Tim Penyusun IKraR, paling tidak ada beberapa tantangan yang harus mendapatkan perhatian dalam upaya peningkatan kesejahteraan ke depan.

Pertama, meskipun selama lima tahun ini tingkat kesejahteraan kita semakin meningkat, namun laju peningkatannya masih belum sesuai harapan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adanya ‘performance gap’ atau kesenjangan dalam laju peningkatan kesejahteraan. Ini dapat kita artikan pula bahwa sumberdaya yang cukup besar dan perbaikan-perbaikan indikator ekonomi makro belum serta merta mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kedua, dalam lima tahun terakhir, tingkat ketimpangan semakin melebar. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien gini yang semakin besar. Selain itu capaian antar propinsi dan kabupaten/kota dalam kesejahteraan juga menunjukkan disparitas yang semakin lebar. Lagi-lagi hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi kita yang belum berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi diikuti oleh meningkatnya kesenjangan.

Ketiga, apabila kita masuk lebih dalam ke dimensi dan indikator kesejahteraan ada indikator-indikator kesejahteraan yang perlu mendapat perhatian serius ke depan. Dimensi keadilan ekonomi selama lima tahun ini belum menunjukkan situasi yang menggembirakan. Lebih spesifik lagi, ada akses rakyat terhadap sumberdaya ekonomi, seperti permodalan masih sangat sulit sehingga pemerataan sulit dicapai. Indikator berikutnya adalah proporsi pengeluaran rakyat untuk pendidikan masih cenderung besar yang berarti bahwa kenaikan alokasi pendidikan sebesar 20 persen dari APBN belum mampu mengurangi beban pengeluaran rakyat.

Dalam dimensi demokrasi dan tata kelola, ada dua indikator pokok yang menjadi tantangan ke depan untuk terus ditingkatkan  yaitu partisipasi rakyat dalam demokrasi yang ditunjukkan dalam hak sipil dan hak politik. Kondisi ini dapat kita baca dari salah satunya partisipasi rakyat dalam memilih dan dipilih dimana angka golput dalam pemilu semakin besar. Namun berdasarkan data terbaru kita masih mempunyai harapan karena pada pemilu legislatif kemarin angka golput sudah semakin kecil. Semoga pada saat Pilpres tanggal 9 Juli nanti angka golput akan semakin kecil lagi.

Keempat, apabila kita petakan tantangan pemerataan kesejahteraan, sebagaimana peta IKraR, kita harus lebih serius lagi untuk memberikan perhatian kepada wilayah Kawasan Timur Indonesia. Di wilayah Timur pencapaian kesejahteraan masih mendominasi peringkat terbawah walaupun ada secarcah harapan bahwa apabila dilihat dari laju peningkatan kesejahteraan, propinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Timur telah menunjukkan laju yang cukup baik.

Beri Apresiasi

Dalam kesempatan ini Menko Kesra mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik dari Rekan-rekan Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota selama Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II ini. Tak lupa Menko Kesra menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh staf Kemenko Kesra yang telah mendukungnya selama ini.

Menko Kesra berharap pemerintahan berikutnya dapat menjadikan keberhasilan capaian-capaian kita ini sebagai landasan kebijakan Pembangunan Indonesia ke depan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat.(Gs).