Jakarta, 18 September – Menko Kesra Hr. Agung Laksono mengatakan bahwa kita masih mempunyai 4 tantangan yang masih belum tercapai dari 8 tujuan MDGs., yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) Angkat Kematian Bayi )AKB), Total Fertility Rate (TFR), Human Immunodeficiency virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDs) serta akses air bersih dan Sanitasi.

“ Tahun 2014 ini kita memasuki akhir dari pencapaian Millenium Development Goal (MDGs) 2015 hanya tinggal 1 tahun 4 bulan. Dari 8 tujuan MDGs, kita masih mempunyai 4 tantangan yang masih belum tercapai dari 8 tujuan MDGs., yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) Angkat Kematian Bayi )AKB), Total Fertility Rate (TFR), Human Immunodeficiency virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDs) serta akses air bersih dan Sanitasi”, kata Menko Kesra HR. Agung Laksono dalam Sambutan Kunci Pembukaan Pertemuan Puncak walikota dan Bupati Untuk pembangunan Sanitasi Yang Lebih Baik, Kamis (18/9/2014) di Bandung.

Menko Kesra dalam kesempatan tersebut menyatakan bergembira karena dapat hadir pada acara City Sanitation Summit ke XIV dan Rakernas Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) 2014, sebagai komitmen kita bersama untuk mencarikan solusi pencapaian Universal Acces Sanitasi pada tahun 2019 yang sedang dihadapi bersama.

Lebih lanjut Menko Kesra mengatakan bahwa terkait dengan target ke 7C dan tujuan ke 7 MDGs, yaitu “menurunkan hingga separuhnya prporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum layak dan fasilitasi sanitasi dasar layak pada tahun 2015”. Data kita saat ini menunjukkan prosentase masyarakat yang mempunyai akses terhadap air bersih sebesar 67,9% dan sanitasi 62,4%. Kondisi ini bila bisa dipertahankan, maka Target MDGs tersebut dapat dicapai.

Menko Kesra menegaskan bahwa dari pelaksanaan program PPSP 2010 – 2014, mendapatkan informasi bahwa berbagai hasil yang diraih menjadi gambaran terbentuknya iklim yang semakin kondosif dalam peningkatan pembangunan dan layanan air bersih dan sanitasi kedepan. Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan apresiasi adalah:

• Terbentuknya paradigma dan metodologi baru dalam pembangunan sanitasi di Indonesia;
• Terjadinya peningkatan kepedulian para kepala Daerah dalam pembangunan sanitasi dengan terbentuknya Aliansi Kabupaten/Kota Peduli sanitasi (AKKOPSI).
• Peningkatan komitmen pendanaan daerah dalam APBD melalui AKKOPSI yang bertekad mengalokasikan sebesar rata rata minimal 2% dan biaya operasional APBD untuk pembangunan sanitasi sementara sampai saat ini baru mencapai rata rata hingga 1,2%.

Sedangkan kalau mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, tantangan yang akan dihadapi di bidang Sanitasi adalah adanya gap layanan sebesar 120 juta jiwa, yaitu 53 juta di kawasan Perkotaan dan 66 juta jiwa di kawasan perdesaan.

Gap layanan yang besar juga sebagai perhatian dengan masih tingginya angka TFR kita, sehingga kalau tidak menjadi fokus, dapat meningkatkan laju pertambahan penduduk, yang memungkinkan gap yang lebih besar. Untuk itu pemerintah telah membuat Grand Design pembangunan Kependudukan (GDPK).

Menko Kesra menegaskan bahwa saat ini Pemerintah telah mencoba merumuskan isu strategisnya di bidang Sanitasi yang juga terkait dengan bidang air minum antara lain terhadap tiga hal utama yaitu:

1. menjamin ketahanan air melalaui pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terintegrasi, praktik pengelolaan air bersih dan sanitasi yang baik, inovasi pemanfaatan air termasuk air limbah;

2. Pemenuhan infrastruktur dasar dan standar pelayanan minimal melalui pencapaian akses air minum dan sanitasi 100%, serta keberlanjutan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi.

3. Efektifitas dan efisiensi pendanaan serta pengembangan alternatif pendanaan lainnya, melalui optimalisasi pemanfaatan pendanaan Pusat. Peningkatan komitmen Pemda, mencari sumber pendanaan alternatif dan fasilitasi pendanaan bagi masyarakat berpengahsilan rendah (MBR).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Kesra menyampaikan percepatan penyediaan air bersih dan sanitasi dan beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

• Lakukan koordinasi yang kuat pada tingkat pusat dan daerah, program dan kebijakan yang ada pada setiap kementerian HARUS dibicarakan, sehingga saling mendukung percepatan penyediaan air bersih dan sanitasi. Percepatan penyediaan air bersih dan sanitasi adalah pendukung pendekatan percepatan perbaikan gizi, dimana indikator sensitif dan percepatan tersebut adalah keterbatasan air bersih dan sanitasi yang berkualitas layak. Diharapkan diperoleh sinergitas yang saling menguntungkan untuk mewujudkan visi, misi pembangunan Indonesia;
• Bangun keserasian antara pusat dan daerah, dimana kebijakan Pemerintah Pusat harus secepatnya dapat diterjemahkan oleh Pemda, sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing masing. Program yang dibuat oleh Pemsat tidak perlu tumpang tindih dengan Pemda, karena tupoksinya memang sudah jelas. Semua itu sudah ada dalam PERATURAN Presiden yang telah terbit seperti Perpres Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Dalam mendukung 1000 Hari pertama kehidupan (HPK). Semua ini mendorong percepatan penyediaan air bersih dan sanitasi.
• Pembangunan akan cepat berhasil dan berkesinambungan apabila melibatkan peran serta masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi, kerterlibatan masyarakat baik melalaui CSR PERUSAHAAN SWASTA, Yayasan, LSM dan lain lain dapat didorong untuk berpartisipasi aktif. Dengan mengefektifkan advokasi, edukasi, dan sosialisasi diharapkan peran serta dari masyarakat luas dapat ditingkatkan.

Dari ketiga hal tersebut,Menko Kesra memandang Pemda melalui dukungan AKKOPSI telah semakin menunjukkan langkah langkah positif dalam memberikan prioritas yang memadai terhadap pembangunan air bersih dan sanitasi. Dalam hal ini pemerintah memberikan penghargaan sebesar besarnya atas terbangunnya komitmen Pemda yang tergabung dalam AKKOPSI baik dalam kaitan upaya konkrit dalam pengarusutamaan dalam pembangunan sanitasi maupun dalam penyediaaan alokasi anggaran dalam APBD yang semakin signifikan.

Menko Kesra mengingat bahwa meskipun demikian tantangan yang dihadapi untuk tahun 2015 – 2019 yaitu dalam mewujudkan Universal Akses 100% sanitasi Layak sangat berat. Ini berarti bahwa komitmen Para Walikota dan Bupati akn dituntut lebih kuat dan lebih besar lagi.

Menko Kesra memberikan apresiasi dengan adanya rencana yang digagas para menteri terkait yang sekarang sedang dimatangkan di Kemenko Kesra sebagai suatu komitmen dalam menyatukan pola pikir dan nilai nilia dasar mengenai pentingnya upaya yang lebih efektif dalam pengelolaan pembangunan sanitasi dan air minum.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Kesra juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada AKKOPSI dan Walikota Bandung sebagai penyelenggara Pertemuan Puncak Sanitasi 2014 dan dilanjutkan dengan Konferensi Sanitasi tingkat Nasional, semoga memberikan penguatan komitmen bersama diantara para anggota bagi terwujudnya akses sanitasi layak 100% di tahun 2019.

Menko Kesra juga memberikan ucapan Selamat kepada Pemkab dan Pemkot yang selama 5 tahun berjalan sejak tahun 2010 sampai 2014 telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pembangunan sanitasi di daerahnya masing masing.

Menko Kesra dalam kesempatan tersebut memberikan Instruksi kepada para Kepala daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota beserta DPRD masing masing untuk lebih meningkatkan lagi program penyediaan air bersih dan sanitasi sebagai salah satu prioritas pembangunan. Hal ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan demi peningkatan harkat dan martabat bangsa. (Gs).