Palembang (25/01)—Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, hari ini melakukan kunjungan kerja di Palembang, Sumsel.  Pada agenda pertama, Menko PMK menjadi pembicara utama dalam acara Rapat Arahan Strategis Nasional BPJS Kesehatan Tahun 2017 yang mengusung thema “Meningkatkan Kesinambungan Program JKN-KIS Menuju Cakupan Semesta melalui Keberlangsungan Finansial dan Kepuasan Peserta”  di hotel Aryaduta, Kota Palembang.

Menko PMK dalam paparannya mengatakan bahwa salah satu target prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019, yaitu 254 juta jiwa atau 95 persen penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan. Saat ini cakupan peserta BPJS Kesehatan mencapai 171,86 juta jiwa (per 23 Desember 2016), sementara target 2016 sebesar 188,2 juta jiwa. “Perlu diambil langkah terobosan dalam peningkatan cakupan kepesertaan menuju universal health coverage pada tahun 2019 sehingga bisa mencapai 254 juta jiwa atau 95 persen. Pertemuan seperti ini bernilai strategis guna mensinergikan upaya kita bersama untuk mencapai target UHC serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan," ujar Menko PMK.

Menko PMK menambahkan bahwa tahun 2017 adalah periode yang sangat strategis untuk menjaga kesinambungan program, sekaligus melakukan percepatan cakupan peserta, baik peserta Pekerja Penerima Upah maupun Pekerja Bukan Penerima Upah. Untuk itu BPJS Kesehatan perlu meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya yang fokus pada Mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; Perbaikan sistem rujukan berjenjang dan peningkatan kualitas layanan kesehatan; Kerjasama penyediaan fasilitas kesehatan dengan RS Swasta; Meningkatkan kepesertaan potensial BPJS Kesehatan dan perbaikan tingkat kolektibilitas premi dari peserta; Peningkatan kerjasama dengan Pemda;dan Sosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

"Dalam upaya untuk  membangun kapabilitas keuangan BPJS Kesehatan harus memiliki kemampuan berkesinambungan dalam membiayai manfaat dan operasional JKN, perlu perhitungan cermat terhadap faktor yang mempengaruhi kondisi mismatch penerimaan dan pengeluaran BPJS Kesehatan," pesan Menko PMK.

BPJS Kesehatan juga telah mencanangkan praktek Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di lingkungannya seperti perbaikan sistem pelayanan dari tujuh menit menjadi tiga menit; pengintegrasian NIK dengan kepesertaan JKN; pendaftaran dan pembayaran iuran online; perluasan kanal-kanal pembayaran iuran; dan layanan customer service 24 jam. Peran dan kinerja BPJS Kesehatan dalam mengelola kepesertaan, iuran, dan manfaat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, khususnya dalam memenuhi pemenuhan kebutuhan dan jaminan kesehatan.

Menko PMK berharap pertemuan ini bukan hanya sebuah seremonial semata namun dengan pertemuan ini didapatkan terobosan-terobosan seperti BPJS Kesehatan yang sudah mendapatkan kemajuan dalam hal pelayanan yang prima.

Rangkaian kegiatan Menko PMK selanjutnya adalah peninjauan Puskesmas Kampus Palembang. Menko PMK melihat langsung bagaimana proses unit pendaftaran para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (KJS) maupun para Peserta kartu Indonesia Sehat (KIS) apakah sudah sesuai dengan praktik Gerakan Nasional Revolusi Mental sehinggga dapat memudahkan para peserta yang ingin mendapatkan akses kesehatan kemudian dilanjutkan dengan meninjau ruang-ruang pelayanan seperti MTBS, Poli Umum, KIA/KB-Ruang IVA maupun ruang tindakan. Selain itu, Menko PMK juga mengajak dialog dengan warga-warga yang sedang berkunjung ke puskesmas dan mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan.

Rangkaian terakhir kunjungan kerja Menko PMK di Palembang yaitu  melakukan peninjauan wisma atlet di Jaka Baring terkait persiapan Asian Games 2018 . Dalam kesempatan itu Menko PMK mengecek kamar tidur atlet, ruang pengecakan kesehatan atlet dan lainnya.Turut mendampingi kunjungan kerja Menko PMK di Palembang  antara lain Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Alex Noerdin; Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Giri Ramanda Kiemas; Anggota DPR RI, Erwin Singajuru; Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris; dan Wakapolda Provinsi Sumatera Selatan, Brigjen. Pol. Asep Suhendar. (ris/dwi)