Jenewa, Swiss (15/5) -- Tidak ada yang kebal terhadap bencana alam, termasuk Indonesia yang berada di jalur cincin api. Demikian dikatakan Menko PMK, Puan Maharani saat menjadi pembicara kunci dalam Dialog Tingkat Tinggi Ke-2 Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR). Acara berlangsung di International Conference Center Geneva (ICCG), Swiss, Rabu sore (15/5).

Menurut Menko PMK, Indonesia yang memiliki 17.000 pulau, menghadapi risiko gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, topan dan bencana lainnya. Dengan kondisi tersebut banyak pelajaran yang telah diambil pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam rangka menghadapi, mencegah serta mengurangi resiko bencana. 

Pelajaran tersebut, kata Menko PMK, adalah dengan mengubah pendekatan secara fundamental dalam melihat dan menangani bencana. Perlunya mengubah fokus  untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana. Libatkan semua elemen masyarakat dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko bencana.

Di tingkat regional, lanjut Menko PMK, Indonesia telah berinvestasi lebih banyak kerja sama dalam upaya penanggulangan bencana. Di Asia Tenggara misalnya, pada 2011, sepuluh negara ASEAN mendirikan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana atau AHA center. Bermitra dengan organisasi internasional, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil.

Terkait Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana, pemerintah Indonesia meyakini bahwa kerangka tersebut telah memberikan pedoman lebih lanjut untuk memperkuat dan memajukan strategi PRB baik di tingkat nasional maupun lokal. Ada empat prioritas Kerangka Sendai yang harus segera dilaksanakan. Pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko bencana. Kedua, memperkuat tata kelola risiko bencana. Ketiga, berinvestasi dalam ketahanan bencana. Keempat, meningkatkan kesiapan menghadapi bencana.

Keempat prioritas tersebut, menurut Menko PMK harus dilaksanakan secara holistik. Indonesia telah mengimplementasikan prioritas tersebut melalui integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan lokal.

Namun demikian,  dalam konteks ini, komitmen politik mutlak diperlukan.  “Dan kami percaya bahwa komitmen kuat adalah kunci dalam membangun masyarakat yang tahan terhadap bencana”, ujar Menko PMK.

Menko PMK juga menekankan pentingnya kerja sama antar negara dan pemangku kepentingan di tingkat global. Menurutnya, kerjasama atau gotong royong memainkan peran penting dalam pengurangan risiko bencana.

Foto : Istimewa