Jakarta (12/07) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mengikuti rapat terbatas (Ratas) tentang Penanganan Gizi Buruk Kronis (stunting) yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (12/07) siang. Ratas juga dihadiri oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan; Men.PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro; Menkes Nil F. Moeloek; Mendes PDTT Eko Putro Sundjojo; Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki; Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty; dan Wamenkeu Mardiasmo.

Berdasarkan Siaran Pers Sekretariat Wapres bahwa Ratas bertujuan untuk memetakan masalah stuntin atau kurang gizi kronis serta merumuskan dan mempertajam langkah-langkah penanganannya. Hasil Ratas ini kemudian akan dilaporkan kepada Presiden yang menaruh perhatian besar terhadap pemecahan masalah  stunting.

Siaran pers juga menyebutkan bahwa sekitar 37% atau kurang lebih 9 juta anak di Indonesia mengalami masalah  stunting. Anak-anak tersebut tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan lintas kelompok pendapatan.  Di seluruh dunia stunting juga menjadi masalah utama dimana diperkirakan ada sekitar lebih dari 178 juta anak di bawah 5 tahun mengalami masalah stunting. Indonesia sendiri berada pada kelompok negara-negara dengan kondisi stunting terburuk bersama 47 negara lainnya.

Berdasarkan pengalaman dan bukti internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja, dengan potensi kehilangan 11% GDP, serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Masalah stunting juga memperburuk kesenjangan karena mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup serta mewariskan kemiskinan antar-generasi.

Untuk menanggulangi permasalahan stunting tersebut, Menurut Menko PMK, diperlukan penguatan koordinasi dan singkronisasi antar semua kementerian dan lembaga untuk bisa melaksanakan semua programnya secara menyeluruh sehingga kedepan bukan hanya gizi anak atau ibu hamil saja yang diperbaiki tetapi bagaimana pola hidup sehat seperti makanannya, sanitasi, air bersih disetiap daerah yang ada di Indonesia bisa diperbaiki.

Menurut Menko PMK, kalau ada di suatu daerah dengan masalah stuntingnya tinggi kita akan focus ke wilayah tersebut dengan semua kementerian dan lembaga. Karena kita sudah ada Perpres 42/2013 terakit dengan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi sejak, kita juga sudah ada Perpres 185/2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi serta ada Inpres 1/2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

“Jadi fokus rapat yang dipimpin Pak Wapres ini adalah bagaimana kedepannya gererasi muda anak-anak Indonesia tidak ada lagi yang mengalami stunting. Mereka menjadi anak-anak yang sehat, cukup gizinya namun juga pola hidupnya berubah dan mereka mempunyai tempat yang ada air bersih serta sanitasinya,” jelas Menko PMK.

Menurut Menko PMK,  pembangunan kesehatan yang dilaksanakan saat ini merupakan satu kesatuan yang menyeluruh sehingga bukan hanya infrastruktur saja yang diperbaiki secara fisik namun juga SDM dari dalam anak-anak Indonesia. Karena itu kedepan Wapres mengusulkan menghidupkan kembali program Empat Sehat Lima Sempurna. 

Menko PMK menjelaskan bahwa Program Empat Sehat Lima Sempurna yang mengajak masyarakat untuk makan dengan menu seimbang, yakni nasi, sayuran, daging atau ikan, buah-buahan dan dilengkapi dengan susu, akan digalakkan kembali di fasilitas pendidikan serta kesehatan, melalui kampanye sosialisasi intensif. "Ya, kira-kira sama seperti Program Empat Sehat Lima Sempurna saat saya masih SD. Ada poster-poster, makan bersama, penyuluhan dan sebagainya," kata Menko PMK. Namun, Menko PMK menambahkan bahwa Wapres meminta pengaktifan kembali Program Empat Sehat Lima Sempurna yang pertama kali digalakkan Pemerintah RI oleh Presiden Soekarno pada 1955 itu direvisi agar lebih efektif dan masyarakat tidak salah kaprah dalam memahaminya. Menurut dia, usulan Wapres tersebut akan segera ditindaklanjuti di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, termasuk memastikan waktu program itu dimulai kembali. "Kita tunggu dulu dalam dua minggu ke depan ini akan dibahas, tapi yang jelas tidak akan lama," kata Menko PMK. (DAM)