Jakarta (16/8) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menghadiri pembacaan Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019. Serta pidato Presiden RI  dalam Rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2019 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukung, Kamis (16/8). di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPD RI.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kerja nyata selama empat tahun ini tidak selalu mudah karena lingkungan ekonomi nasional dan global terus mengalami perubahan yang sangat dinamis, yang mengharuskan kita menyiapkan diri dengan baik, melakukan antisipasi secara cermat, serta membuat penyesuaian dengan cepat. 

"RAPBN tahun 2019 merupakan tahun ke-5 atau tahun terakhir dari Program  Pembangunan Kabinet Kerja," ujar Presiden mengawali. 

Fondasi yang menjadi pijakan bersama untuk menghadapi masa depan, menuntaskan janji kemerdekaan, menuju Indonesia maju yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Ditambahkan Presiden, dalam empat tahun terakhir, pemerintah telah menyusun fondasi yang kuat dengan mereformasi arah pembangunan nasional menjadi lebih produktif, lebih merata, dan lebih berkeadilan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia juga mampu menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil. 

"Pertumbuhan ekonomi cukup konsisten tinggi, dari 5 persen di tahun 2014 menjadi 5,17 persen pada semester I tahun 2018. Tingkat inflasi rendah, turun dari 8,36 persen pada tahun 2014 menjadi 3,18 persen pada Juli tahun 2018," ujar Presiden Jokowi.

Kemiskinan turun dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi 9,82 persen pada tahun 2018. Selain itu, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan, turun dari 0,406 menjadi 0,389. Kinerja ekonomi tersebut telah mampu memperbaiki indikator utama kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen. Serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan naik menjadi 71,5 pada tahun 2018. 

"Perbaikan indikator kesejahteraan rakyat itu terus diupayakan di tengah dinamika yang ada," tambah Presiden Jokowi.

Reformasi fiskal dan struktural yang dilakukan Pemerintah telah mengembalikan Indonesia ke peringkat layak investasi dari seluruh lembaga rating internasional. Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business juga meningkat tajam, naik 48 peringkat dalam tiga tahun terakhir. Logistic Performance Index Indonesia juga naik 7 peringkat dalam periode 2014 - 2018. 

"Kerja keras kita bersama dalam melakukan reformasi ekonomi telah membawa kepada momentum pertumbuhan. Reformasi di bidang fiskal juga telah menghadirkan APBN yang sehat, yang adil, dan mandiri," ujar Presiden Jokowi. 

Peningkatan Anggaran Pendidikan

Di tahun 2019, pemerintah juga fokus pada investasi sumber daya manusia dengan terobosan-terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia Internasional. 

"Untuk semakin memperbaiki kualitas sumber daya manusia sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara pada tahun 2019," ujar Presiden Jokowi. 

Pada tahun 2019, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp487,9 triliun, meningkat 38,1 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2014, sekitar Rp353,4 triliun. 

"Belanja negara untuk bidang pendidikan pada tahun 2019 juga akan diarahkan untuk memperkuat program BOS bagi 57 juta siswa, meningkatkan kualitas guru PNS dan non-PNS melalui tunjangan profesi, dan percepatan pembangunan serta rehab sekolah," ujar Presiden.

Selain itu, juga ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan/sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pesantren.

Tahun 2019, pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 96,8 juta jiwa, memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat. Sasaran Bantuan Pangan Non-Tunai juga ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera.