Jeddah (23/04) – Dalam exit briefing persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017, Menko PMK, Puan Maharani, yang memberikan arahan terkait WNIB di Balai Serbaguna Nusantara Indonesia Resident KJRI Jeddah menjelaskan, bahwa Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi telah mencanangkan program amnesti bagi WNIB, dimana bagi para WNA pelanggar peraturan ketenagakerjaan dan keimigrasian dapat meninggalkan Arab Saudi tanpa denda dan tidak dimasukkan ke dalam daftar cekal (Black List). Menko PMK berharap agar para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah lama tinggal di Arab Saudi dapat memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. “Daripada hidup di negeri orang tidak menentu, lebih baik pulang ke Indonesia berkumpul bersama keluarga tercinta,” ujarnya.

Momentum itu, menurut Menko PMK, harusnya dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi para TKI. “Sungguh saya merasa sedih melihat WNIB di tempat ini sebagian besar terdiri dari kaum perempuan. Ada yang kerja hingga 26 tahun namun tidak dibayarkan haknya selama 20 tahun. Ada pula yang puluhan tahun bekerja disini, tetapi tidak pernah berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia,” katanya lagi. Menko PMK yang tengah melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2017 di Arab Saudi ini pun sempat mengunjungi Shelter Penampungan para WNIB di KJRI Jeddah.

Di hadapan para WNIB yang ada di shelter, Dia mengingatkan, setelah program amnesti berakhir pada 29 Juni 2017, pemerintah Arab Saudi akan memberlakukan secara tegas dengan menerapkan hukuman berat. Bagi mereka yang tertangkap akan dikenai denda yang sangat tinggi juga larangan masuk kembali ke Arab Saudi. Pemerintah sendiri telah membentuk tim khusus pembantuan teknis terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi untuk kebutuhan mendukung perwakilan RI di Arab Saudi memberi pelayanan bagi WNI peserta program amnesti ini. Berdasarkan sumber dari BNP2TKI, lanjutnya, terdapat sekitar 60.000 WNIB yang akan memanfaatkan program amnesti tahun 2017. Sampai 20 April pun tercatat ada 3.408 WNIB mengikuti program ini, masing-masing melalui KBRI Riyadh berjumlah 2.277 WNIB. Meski ada program amnesti, beberapa WNIB juga mengungkapkan keberatannya jika tidak bisa kembali ke Arab Saudi setelah mengikuti program amnesti mengingat adanya moratorium  pengiriman TKI ke 19 negara di Timur Tengah sesuai dengan Kepmenaker nomor 260 tahun 2015.

Di samping memberikan arahan dalam acara exit briefing dan dialog dengan WNIB, Menko PMK juga berkenan berdialog dengan kelompok masyarakat madani, Pospertki, BMI Garda Bangsa PKB dan para aktivis pembela WNI/TKIB di Ruang Rapat Konjen Jeddah. Dalam kesempatan ini Menko PMK juga menghimbau agar kelompok aktivis ini turut mensosialisasikan proses amnesti WNIB ini. Dengan begitu proses ini berlangsung dan dapat dikuti dengan baik, dipahami serta diikuti dengan kesadaran hati, tidak terpaksa dan seterusnya. Jika tidak dipahami secara baik dikhawatirkan akan terjadi kerusuhan TKIB dan TKIO seperti pada tahun 2013. “Mengingat ada kesulitan proses amnesti ini terkait dengan WNI lansia, orang sakit, anak-anak yang tidak memiliki surat sahadah milad (surat keterangan lahir). Saya juga berharap pada WNI yang sudah proses pemulangan kemudian ingin kembali ke Saudi mencermati hal tersebut,” pungkasnya.

Hadir dalam exit briefing dan kunjungan shelter penampungan WNIB Jeddah, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono serta para pejabat eselon 1 dan 2 K/L terkait. Kunjungan ke KJRI Jeddah ini merupakan penutup kunjungan kerja Menko PMK di Arab Saudi dalam rangka persiapan pelaksanaan ibadah haji 2017. Sebelumnya, Menko PMK beserta rombongan telah mengunjungi Wisma Haji Madinah dan Wisma Haji Makkah, melihat tenda baru haji di Arafah, melihat dapur serta KKHI. Setelah melakukan kunjungan dibeberapa tempat haji, Menko PMK mengakui hasilnya cukup menggembirakan. Ia menjamin, penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun ini akan lebih baik dan jemaah haji akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik.(PS)