Jakarta (23/06)--- Menko PMK, Puan Maharani, pagi ini kembali memimpin rapat koordinasi tingkat menteri mengenai revitalisasi pendidikan vokasional di ruang rapat utama lt.7 kantor Kemenko PMK, Jakarta. Turut hadir dalam rakor antara lain Menko Perekonomian, Darmin Nasution; Mendikbud, Anies Baswedan; Menaker, M Hanif Dhakiri; dan para pejabat eselon I selaku wakil dari K/L yang diundang.

Rakor ini juga merupakan hasil tindak lanjut rapat-rapat sebelumnya yang bertujuan tidak lain adalah untuk merumuskan kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja agar lebih profesional guna menghadapi persaingan bebas utamanya seiring pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hasil dari beberapa kali rapat itu adalah adanya kesepakatan bahwa Inpres Revitalisasi SMK seharusnya disempurnakan dan mencakup masalah pendidikan vokasional. Maka, sesuai arahan presiden dan hasil rekomendasi rakor antara dua menko (Menko PMK dan Menko Maritim serta Menko Perekonomian) pada 2 Januari 2016, Inpres Revitalisasi SMK akan dipercepat.

Inpres Revitalisasi SMK itu mengagendakan sejumlah tugas bagi K/L terkait sesuai fungsinya, antara lain membuat peta jalan pengembangan SMK; penyusunan proyeksi: jenis kompetensi dan lokasi industri; penyempurnaan kurikulum; peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan; kemudahan layanan pendidikan SMK; SMK unggulan berbasis potensi daerah; revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK); kerja sama dengan Pemda, K/L, dan dunia usaha; pengembangan bengkel kerja dan infrastruktur; kemudahan akses PKL dan magang; kemudahan praktik kerja BLK; peningkatan akses akreditasi SMK; sertifikasi; dan sebagainya.

Adapun Revitalisasi Politeknik dan Akademi mengagendakan upaya peningkatan daya tampung; kualitas sarana/prasarana; kerja sama industri; penajaman kurikulum; sertifikasi dan akreditasi. Untuk Revitalisasi Pendidikan Tenaga Kerja non-Profesional, agendanya adalah revitalisasi BLK dan magang bersertifikasi.

“Peta jalan itu dapat selesai dalam waktu 3 – 4 bulan ke depan. Semoga anak muda bangsa makin tergali potensinya dan siap menjawab tantangan dunia kerja ke depan untuk menjadi tenaga-tenaga terampil dan profesional,” kata Menko PMK.

Setiap tahun, diketahui terdapat sekitar 2,2 juta anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Mereka lulus SMP/MTs dan tidak tertampung ke SMA/SMK/MA, atau anak yang lulus SMA/SMK/MA tetapi tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan Vokasional/Politeknik. Di sisi lain, di tengah kondisi perekonomian yang melambat, pemerintah berupaya melakukan semacam retooling untuk membekali anak-anak yang putus sekolah dengan keterampilan sehingga saat ekonomi membaik, mereka siap untuk diserap oleh industri.

“Kita masih berkutat pada identifikasi masalah dan masih perlu banyak melakukan terobosan untuk menyelesaikan berbagai masalah pelik yang kita hadapi. Sejak awal kita sudah berkomitmen akan melakukan apa dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Maka, masalah yang tumpang tindih ini harus diakhiri. Usul saya bahwa setelah rakor ini kita tetap identifikasi data dan tidak lagi bicara identifikasi masalah agar apa saja yang kita butuhkan untuk revitalisasi pendidikan vokasional ini dapat segera ditangani,” papar Menko PMK dalam arahannya. “Untuk revitalisasi SMK, biarlah Kemdikbud yang fokus ke masalah itu sedangkan revitalisasi pendidikan vokasional pendidikan tinggi (di Kemristek-Dikti) terutama soal Inpresnya dapat menyatu agar dapat berjalan sinergis ketika nanti diterapkan.”

Editor : Deni Adam Malik

Reporter : Siti Badriah

Fotografer : Anggun Wahyu