Jakarta (26/07)--- Menko PMK, Puan Maharani, pagi ini memimpin Rakor tingkat menteri mengenai Penanganan Dampak Vaksin Palsu di ruang rapat menko, gedung Kemenko PMK, Jakarta. Rakor dihadiri pula oleh Menkes, Nila F Moeloek; Kapolda Metro Jaya, Moechgiyarto; Kepala Badan POM, Penny Kusumastuti Lukito; perwakilan dari Bio Farma, IDI, IDAI, IAI, dan undangan lainnya.

Program vaksinasi bagi anak-anak Indonesia, oleh Kementerian Kesehatan RI masuk dalam program imunisasi wajib. Adapun sasaran program imunisasi milk pemerintah itu mencakup bayi (usia 0 – 11 bulan) sebanyak 4.869.932 anak; bayi di bawah tiga tahun (batita) sebanyak 4.772.462 anak; dan anak SD kelas 1 - 3 sebanyak 13.972.182 anak.

Tahun 2016 ini, vaksin imunisasi yang disediakan oleh pemerintah meliputi sembilan jenis, yaitu vaksin hepatitis B rekombinan, BCG, trivalen Oral Polio Vaccine, bivalen Oral Polio Vaccine, Inactivated Polio Vaccine (IPV), campak, Difteri Tetanus (DT), Tetanus difteri (Td), dan pentavalen DPT-HB-Hib. Pemerintah juga setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk penyediaan vaksin bagi seluruh anak yang menjadi sasaran program.

Kasus peredaran vaksin palsu pertama kali terbongkar di Jawa Barat. Sorotan tajam publik terhadap kinerja bidang pemerintah mulai terasa ketika muncul permintaan membuka nama-nama rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu. Meskipun akhirnya dibuka, kegusaran publik akan dampak baik jangka pendek maupun panjang terus diberitakan oleh media massa belum lagi usai.

“Meskipun sudah terjadi sejak 2003, kita perlu ingatkan bersama bahwa kasus ini adalah musibah dan sudah bukan lagi waktunya saling menyalahkan. Musibah ini bukan milik pemerintahan di masa lalu tetapi kita yang perlu introspeksi diri, berpikir cepat, untuk segera mengambil tindakan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menangani dampaknya terhadap anak-anak dan semoga musibah ini tidak terjadi di masa mendatang,” imbau Menko PMK.

“Satu hal yang terpenting adalah dampak psikologis bagi para orang tua dari anak-anak yang menjadi korban vaksin palsu. Mari kita saling bersinergi mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat akan manfaat vaksinasi dan mereka yang telah jadi korban mau mengikuti vaksinasi ulang. Kepada aparat penegak hukum, saya juga minta agar hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera. ”

Editor : Deni Adam Malik

Reporter : Siti Badriah

Fotografer : Anggun Wahyu