Jakarta (3/03) – Pada kesempatan menerima audiensi Pengurus Pusat KONI yang dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman, S.IP., di kantor Kemenko PMK, Puan Maharani menegaskan bahwa Pengurus Pusat KONI yang baru dilantik pada Januari lalu memiliki cukup banyak ‘PR’, salah satunya adalah mewujudkan sebuah budaya olahraga yang mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa dan meningkatkan nasionalisme.

“Olahraga seharusnya mampu menjadi pemicu persatuan bangsa dan meningkatkan jiwa nasionalisme, bukan sebaliknya menjadi penyebab permusuhan. Nilai universal olahraga harus senantiasa dijaga dan hal itu selaras dengan nilai-nilai utama Revolusi Mental”, tegas Menko PMK.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum KONI melaporkan hal-hal yang telah dilaksanakan pasca Munas KONI di Papua yang menetapkan kepengurusan KONI Pusat yang baru. Beberapa hal yang disampaikan antara lain adalah : Rencana Kerja KONI 2016; Persiapan PON 2016 di Jabar; Persiapan PON Remaja ke II Tahun 2017 di Provinsi Jawa Tengah; dan Persiapan perhelatan Asian Games 2018. “untuk PON 2016 di Jabar, akan berlangsung pada 17-28 September 2016 di 15 Kab/Kota se Jabar dengan memainkan 44 cabang olahraga. Sedang PON Remaja ke II di Jateng akan dilaksanakan pada Juni 2017 bertempat di 14 Kab/Kota se Jateng dengan total cabang olahraga sebanyak 22. PON Remaja juga sebagai persiapan keikutsertaan Indonesia pada Asian Youth Games dan Olympic Youth Games. Adapun terkait Asian Games, KONI berkoordinasi dengan KOI masuk dalam Satgas Renovasi venue-venue di lingkungan Gelora Bung Karno”, terang Tono Suratman.

Menko PMK berharap agar para atlit diperhatikan secara serius oleh negara, sehingga atlit lebih semangat dan terpicu berprestasi semaksimal mungkin. Sekaligus mengingatkan perlunya KONI dan Kemenpora berkoordinasi untuk menyusun grand strategy pembinaan atlit nasional sejak dini dengan melibatkan seluruh daerah guna identifikasi potensi prestasi olahraga daerah. “Prinsipnya, pemerintah/negara harus memberikan penghargaan bagi atlit berprestasi. Atlit harus didukung dan disemangati, bahkan kita hadir menjadi suporter sehingga atlit lebih bersemangat dan optimalkan kemampuannya”, imbuh Menko.  

Menko PMK juga mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan pada atlit tidak harus berbentuk uang, namun dalam skema-skema lain yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup atlit setelah pensiun. “Saya tak ingin dengar lagi atlit berprestasi yang menyumbangkan emas dalam kejuaraan internasional, dipuji-puji saat juara namun di masa pensiun harus menjual medalinya untuk menopang kelangsungan hidup diri maupun keluarganya. Untuk itu mari kita bersama dan bergotong royong berikhtiar untuk selesaikan persoalan itu, menjamin atlit pensiun dengan bermartabat”, tutup Puan Maharani. (DAI/Foto : Ole)