Jakarta (28/05)--- Manfaat pemberian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat, baik dengan mekanisme elektronifikasi keuangan dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun secara konvensional melalui penyaluran Rastra, diketahui efektif menurunkan angka kemiskinan di tanah air. Ke depan, pemberian Bansos ini akan menyeluruh melalui mekanisme elektronifikasi, meskipun memang tengah dikaji sistem yang paling efektif dan efisien saat penerima manfaat ingin mencairkan bantuan untuk mengatasi penerima manfaat yang lupa Pin ATM atau lupa membawa KTP. Di samping itu, upaya literasi dan sosialisasi keuangan elektronik yang harus terus ditingkatkan, juga memperbanyak agen serta mesin EDC, di samping penajaman data terpadu juga terus diupayakan.

Sejumlah poin penting tadi disampaikan Menko PMK, Puan Maharani, saat menyampaikan pandangannya di tengah forum rapat koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia, Selasa siang di aula utama Syafrudin Prawiranegara, Komplek Bank Indonesia, Jakarta. Sesuai topik rakor yaitu kebijakan elektronifikasi keuangan Bank Indonesia untuk program kerja pemerintah yang meliputi program bantuan sosial, transportasi, dan transaksi daerah, selain Menko PMK, turut menyampaikan pandangannya Mendagri, Menhub, Men PUPR. Terlihat hadir pula sejumlah perwakilan kepala daerah dan perwakilan Kemensos. Rakor dibuka dan disampaikan sikap serta dukungan Bank Indonesia dalam elektronifikasi keuangan oleh Gubernur Bank Indonesia.

“Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kesejahetaraan masyarakat. Sudah banyak manfaat pemberian Bansos yang saya dengar meskipun masih ditemui banyak masalah saat ingin mencairkan bantuan terutama dengan sistem elektronik misalnya. Untuk hal-hal semacam ini sedang terus kami perbaiki apalagi nanti elektronifikasi keuangan akan bertambah dan meluas manfaatnya. Tentu butuh komitmen, dukungan dan pemahaman kita bersama dalam mewujudkan suatu sistem keuangan yang baik dan juga memudahkan bagi masyarakat ini ke depannya,” papar Menko PMK dalam menyampaikan pandangannya. 

Menurut Menko PMK, elektronifikasi keuangan melalui Bansos nyatanya telah berhasil meningkatkan budaya menabung masyarakat. Saat ini, Penyaluran BPNT telah menjangkau 9,79 Juta KPM; Penyaluran PKH telah menjangkau 9,8 juta KPM; Penyaluran KIP ATM sampai 2019 telah mencapai 6,3 juta siswa (34,6%); dan Kepesertaan PBI JKN berjumlah 96,6 juta jiwa.

Menko PMK juga paparkan rencana Pemerintah untuk penyaluran Bansos ini di masa mendatang yaitu Arah kebijakan peningkatan elektronifikasi pada masa mendatang diarahkan untuk Perbaikan kualitas data KPM melalui verivali di dalam SIKS NG secara berkala. “Maka, untuk itu langkah integrasi Bansos ini harus kita lakukan dengan cara menentukan sasaran penerima; integrasi program dalam mendapatkan dukungan optimalisasi pembiayaan; menentukan mekanisme penyaluran dan waktu penyaluran; kita juga perlu dukungan infrastruktur; dan adanya monitoring dan evaluasi program,” kata Menko PMK dalam penutup pandangannya. (*)

Foto : Dwi Prasetya