Jakarta, 21 Nopember - Pemerintah menyatakan komitmen berkelanjutan untuk mengawal transparansi di pemerintahan, baik di kementerian maupun lembaga. Transparansi disebut sebagai bagian dari pewujudan Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Transparansi dan penjelasan yang baik ke publik adalah cara menjauhkan negara dari kerugian dan membawa kemajuan bangsa," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani seusai menerima e-Transparency Award 2014, seperti dikutip dari siaran pers penghargaan ini, Kamis (20/11/2014).

Kementerian yang sekarang dipimpin Puan seperti dilansir laman Kompas.com ini mendapat penghargaan untuk kategori pemilik website paling progresif. Puan menambahkan, informasi harus bisa diakses publik dengan mudah dari mana pun.

"Pemerintah ke depan akan tetap konsisten dan solid untuk menjaga dan memajukan kinerja dan pelayanannya, serta membuat program yang bisa dinikmati masyarakat," janji Menko PMK.

Kementerian yang dipimpin Puan merupakan alih rupa dengan beberapa perubahan nomenklatur dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Menurut Menko PMK Puan, transparansi di kementeriannya merupakan bagian dari 9 Nawa Cita alias sembilan agenda utama pemerintahan Jokowi-Kalla.

Poin yang dirujuk Puan adalah komitmen pemerintah untuk tidak absen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan prioritas pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi. Caranya ialah dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi, sistem kepartaian, dan lembaga perwakilan.

Salah satu juri penghargaan ini, Chief Editor Plasa MSN, Wicaksono—dikenal pula sebagai Ndoro Kakung—mengatakan, selama proses penjurian, dia mendapati ada website yang mendapat penilaian melejit, tetapi sebaliknya juga ada yang "terjun bebas".

"Bahkan, ada web yang tiga hari tidak bisa dibuka, tetapi kami tidak menganulirnya, untuk menyemangati mereka agar terus menjadi baik," kata Wicaksono.

Adapun Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Wijayanto Samirin, menyatakan, kesalahan dalam pengelolaan anggaran dapat merugikan negara. Pemberian penghargaan ini, kata dia, diharapkan dapat mendorong kementerian dan lembaga menjadi semakin transparan. (Kc/Gs).