Jakarta, 5 Desember - Kementerian Sosial telah menggelar dua kali Focus Group Disscusion (FGD) yang melibatkan berbagai pakar terkait penetapan parameter kemiskinan, cara pendataan serta penggunakan alat ujinya.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, seperti dilansir laman Tribunnews, mengatakan, saat ini yang mendesak dilakukan adalah validasi data kemiskinan. Dengan adanya data kemiskinan sejalan menentukan parameter kemiskinan yang terstruktur dan seragam.
"Kemensos menjadi lokomotif atau basis data penanggulangan kemiskinan, sehingga menjadi penting memiliki satu pola yang terfokus, terstruktur, serta adanya keseragaman dalam penetapan parameter kemiskinan," ujar Khofifah di Universitas Brawijaya Malang, Kamis (4/12/2014).
Khofifah mendesak perguruan tinggi memiliki potensi besar dengan sumber daya manusianya, termasuk para mahasiswa untuk menjadi tenaga pengumpul dan pengolah data dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan komputerisasi.
Keabsahan data, menurut Khofifah, bisa dilakukan dengan memvalidasi data di tingkat paling bawah, yaitu di kelurahan pada setiap enam bulan sekali untuk menentukan data kemiskinan di sebuah desa.
Hal itu penting dilakukan, untuk memastikan perubahan yang terjadi pada setiap tahunnya. Data tersebut akan menentukan, apakah kemiskinan bisa diselesaikan atau sebaliknya menjadi virus yang menggerogoti negara.
Mensos menyadari mau tidak mau keabsahan data kemiskinan sangat penting bagi kejelasan dalam proses pemberdayaan, khususnya terkait konteks bantalan sosial. Utamanya ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.
Saat ini, sambung Mensos, data kemiskinan yang digunakan Pemerintah untuk pemberian bantuan sebagai kompensasi dari dikuranginya subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan data 2011.
Data tersebut menjadi acuan implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kemudian data tersebut diverifikasi dan divalidasi menggunakan pendekatan statistik dan metode penelitian yang sahih.
Tantang Perguruan Tinggi Validasi Data Kemiskinan
Dalam kesempatan tersebut, Mensos menantang peran strategis perguruan tinggi tak hanya mencerdaskan individu, tapi berperan aktif melakukan penelitian termasuk dalam memvalidasi data kemiskinan.
Menurutnya, tuntutan itu harus dijawab terlebih dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada butir kedua menjelaskan peran yang terkait dengan penelitian. Hal itu, memperkuat posisi dan peran PT yang lebih luas di tengah masyarkat.
"Peran strategis PT menjadi sebuah keniscayaan, salah satunya terlibat aktif dalam penelitian termasuk validasi data kemiskinan," kata Mensos saat memberikan kuliah umum di Universitas Brawijaya, Malang, Kamis (4/12/2014).
Khofifah menyadari mau tidak mau keabsahan data kemiskinan sangat penting bagi kejelasan dalam proses pemberdayaan, khususnya terkait konteks bantalan sosial. Utamanya ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.
"Menjadi hak warga untuk mendapatkan bantuan sosial dan perlindungan sosial dari negara," katanya.
Saat ini, sambung Khofifah, data kemiskinan yang digunakan Pemerintah untuk pemberian bantuan sebagai kompensasi dari dikuranginya subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan data 2011.
Data tersebut menjadi acuan implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kemudian data tersebut diverifikasi dan divalidasi menggunakan pendekatan statistik dan metode penelitian yang sahih.
"Harus diakui, bahwa di sinilah peran dan fungsi PT dibutuhkan, sebab memang mereka memiliki kemampuan," ujar Khififah yang pernah menjadi tim sukses pemenangan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Pilpres 2014.(Tn/Gs).
