Jakarta, 28 Nopember - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, sampai saat ini baru 3 juta jiwa di seluruh Indonesia yang sudah mencairkan dana bantuan kompensasi kenaikan bahan bakar minyak melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
"Sampai dengan update siang tadi, sudah ada 3 juta yang mencairkan," kata Khofifah di Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) Abiyoso, Jalan, Kherkhof, Leuwigajah, Cimahi Selatan, Jawa Barat, Kamis (27/11/2014).
Selain itu, Khofifah meminta kepada seluruh warga Indonesia agar tidak berebut antrean atau berdesak-desakan pada saat mengambil uang bantuan di Kantor Pos. Pasalnya, kalaupun tidak diambil hari ini, uang bantuan tersebut tidak akan hangus.
"Simpanannya tidak akan hangus. Karena bentuknya adalah simpanan giro Pos. Beda dengan BLT dan BLSM, kalau tidak diambil hangus. Ini tidak hangus," tegasnya.
Selain itu, agar penerima bantuan lebih nyaman menunggu antrian, Khofifah meminta kepada seluruh Kantor Pos agar melengkapi ruang antrean dengan dispenser yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Saya kontak lagi kepada PT Pos, agar kasih pengeras suara dan diumumkan tidak usah berjubel lagi. Di dalam Kantor Pos itu SOP-nya disiapkan kursi, ada dispenser air minum," imbuhnya.
Ini Cara Lain Cairkan Kompensasi BBM jika KPS Hilang
Masyarakat miskin penerima bantuan sosial melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tidak perlu bingung jika kartu "sakti" Jokowi tersebut hilang.
Mensos Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sebagai pengganti KPS yang hilang, masyarakat bisa menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) biasa.
"Kalau KPS hilang dia boleh bawa KTP," kata Khofifah di Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) Abiyoso, Jalan Kherkhof, Cimahi Selatan, Jawa Barat, Kamis (27/11/2014).
Khofifah menjelaskan, untuk kasus tersebut, validasi data penerima bantuan tanpa KPS adalah melalui nomor induk kependudukan (NIK) yang ada di KTP.
"NIK ini kan enggak mungkin dobel," ujarnya.
Kalau KPS dan KTP juga hilang, kata Khofifah, maka penerima bantuan harus terlebih dahulu meminta surat keterangan ke RT/RW dan kelurahan atau desa.
"Saya datang ke PT Pos, kalau orangnya sudah meninggal boleh pakai surat kematian," tandasnya. (Kc/Gs).
