Jakarta (22/09)--- Indonesia menyampaikan nota intervensi yang isinya menekankan bahwa membangun kembali kepercayaan rakyat adalah hal yang strategis karena kepercayaan adalah fondasi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta penentu keamanan dan stabilitas politik negara. Demikian seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, yang  mewakili Indonesia dalam acara High Level Event “Open Government Partnership (OGP): Rebuilding Trust in Government”, di Trusteeship Council Markas Besar PBB New York, AS, Selasa lalu waktu setempat.

Selain itu, Indonesia juga menyampaikan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, di dalam negeri diterapkan tiga cara yaitu Pertama, kehandalan dan daya tanggap. Pemerintah harus menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan merespon kebutuhan warga secara efektif dan tepat waktu. Kedua, integritas dan kesetaraan. Tepatnya Pemerintah harus menunjukkan integritas moral yang tinggi dan memastikan semua orang setara di depan hukum. Ketiga, keterbukaan, inklusivitas, dan akuntabilitas. Dalam hal ini, Pemerintah harus transparan, mendorong partisipasi masyarakat, dan bertanggung jawab. Indonesia lalu menegaskan pentingnya perhatian terhadap pesatnya arus informasi di era digital demi menjaga keamanan informasi dan komitmen kepada publik.

Pada Pertemuan OGP 2017 ini, tampil sebagai Tuan Rumah adalah Presiden Perancis, Emmanuale Macron; Perdana Menteri Georgia, Giorgi Kvirikashvili; serta co-chairs dari CSOs. Sebelumnya acara dibuka dengan sambutan dari Ketua OGP, Sanjay Pradhan, yang dilanjutkan dengan pidato-pidato anggota yang menegaskan kembali prinsip-prinsip kepemerintahan yang berlandaskan transparansi, pemberantasan korupsi, penguatan partisipasi publik, dan inovasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, serta upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pemerintah. (*)