Jakarta (02/05) – Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Tubagus Achmad Choesni memimpin rapat mengenai konsep Layanan Keuangan Digital (LKD) di ruang rapat lantai 3 kemenko PMK, Jakarta. Hadir pula dalam rapat tersebut sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto dan perwakilan dari beberapa kementerian/lembaga terkait. Rapat ini dilangsungkan untuk memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai konsep LKD yang akan dimanfaatkan dalam penyaluran bantuan sosial/subsidi non tunai ke masyarakat.

Penyaluran bantuan sosial/subsidi non tunai adalah salah satu program dari hasil rapat terbatas presiden dengan  kementerian terkait pada tanggal 26 April 2016 mengenai keuangan inklusif. Penyaluran ini akan melibatkan LKD yang nantinya diharapkan akan memberikan nilai tambah dan keberlanjutan bagi seluruh pihak baik pemerintah, penerima ataupun lembaga penyalur.

LKD sendiri merupakan layanan dengan menggunakan agen dan teknologi sebagai solusi pengambilan dana bansos/subsidi non tunai yang diselenggarakan oleh lembaga perbankan yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan menerapkan konsep LKD ini Pemerintah ingin mereformasi penyaluran dana bantuan/subsidi yang sebelumnya dilakukan secara manual dan tunai.

Dalam penutup rapat, Choesni menegaskan bahwa pemerintah, OJK dan BI akan bersama-bersama mengawal kegiatan penyaluran dana bantuan dan subsidi non tunai melalui LKD. “pemerintah, BI dan OJK akan memastikan bahwa penyaluran ini akan dijalankan dengan baik dan saling memberikan nilai tambah bagi semua pihak” tutup Choesni.

EDITOR                : DENI ADAM MALIK

REPORTER          : RAHMA

FOTOGRAFER     : TRI WAHYU SETIAWAN