Jakarta (09/01) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mengikuti Rapat Intern yang dipimpin oleh Wakil Presiden (Wapres), M. Jusuf Kalla terkait Penanganan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Rapat diselenggarakan di Kantor Wapres, Jakarta. 

“Rapat hari ini kami membicarakan evaluasi dan persoalan percepatan penyelesaian masalah di NTB, Palu, dan di Selat Sunda (red. Banten-Lampung),” terang Wapres seusai memimpin rapat yang diikuti juga oleh Menko Polhukam Wiranto, Mensos Agus Gumiwang, Men PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Wamenkeu Mardiasmo.

 Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa persoalan percepatan penyelesaian bencana di NTB adalah bagaimana mempercepat pembuatan komponen-komponen untuk rumah tahan gempa dan memperbanyak tenaga fasilitator untuk pendampingan teknis bagi masyarakat. “Adapun dananya sudah cukup tersedia,” ujarnya.

 Sementara untuk Sulteng adalah penetapan wilayah hijau dan wilayah merah. Merah adalah wilayah yang sama sekali tidak boleh dibangun karena takut terjadi likuifaksi lagi. Di Sulteng juga perlu percepatan Huntara. “Karena ada relokasi maka ada Huntara, kalo tidak ada relokasi maka tidak ada Huntara,” sergahnya.

Terkait anggaran yang disiapkan untuk rekonstruksi NTB, Palu dan Banten-Lampung, menurut Wapres pemerintah telah menyiapkannya melalui APBN dan dananya cukup besar. “Memang ada tawaran pinjaman dari luar negeri tetapi sementara ini anggaran kita masih cukup jadi saat ini pakai anggaran yang kita punya dulu,” jelasnya.

Foto: Tri Wahyu
Reporter & Editor : Deni Adam Malik