Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).
Oleh humas on May 10, 2019

Jakarta (10/5) -- Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono memimpin rapat koordinasi penyusunan White Paper Grand Design Pembangunan Tecnical and Vocational Education Training (TVET). Rakor diselenggaran di ruang rapat Menko lantai dasar Jum'at pagi (10/5).

Dalam arahannya, Agus menyampaikan bawha _link and match_ pendidikan vokasi telah dirancang sejak tahun 2015, tepatnya 20 Januari 2015 oleh Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, Kemendikbud, dan Bappenas. Menurutnya, isu sentral dari _link and match_ adalah belum tersedianya detail informasi kebutuhan tenaga kerja setiap industri per jenjang dan level.

Agus menambahkan, bahwa ada hal-hal yang perlu disempurnakan dan diperkuat dalam Grand Design pengembangan pendidikan vokasi, antara lain: 

1) _Aligment_ kurikulum dengan kebutuhan industri untuk jenjang SMK maupun Politeknik. Perlu segera mengisi kekurangan "guru produktif" baik melalui Silver Expert yang disetarakan melalui rekognisi pengalaman lampau-nya maupun rekruitmen baru.

2) Kurangnya pengalaman kerja praktek bagi siswa/mahasiswa. Maka, sudah dikembangkan model SMK industri. Perlu scale up mengingat jumlah siswa yang begitu besar.

3) Lulusan setingkat SMK yang tidak tertampung di universitas/perguruan tinggi tiap tahun sekitar 1,6 juta. Oleh sebab itu, diperlukan pembangunan Politeknik baru. 

4) Pembangunan politeknik baru dan revitalisasi politeknik lama diperlukan selain untuk meningkatkan APK PT juga untuk menciptakan critical mass tenaga terampil. 

Menurut Agus, tanpa adanya terbosan  pembangunan Politeknik baru, maka beban tenaga kerja setiap tahun bertambah karena harus melatih setidaknya 1,6 juta calon pencari kerja. Hal ini, lanjut Agus akan berdampak jangka panjang yaitu profil ketenagakerjaan tidak mengalami perubahan. Akibatnya produktivitas nasional rendah. Upaya meningkatkan daya saing bangsa terkendala. 

"Kini saatnya membangun SDM berkualitas secara masif dengan mendorong siswa melanjutkan ke Politeknik. Selain menjawab tantangan/kebutuhan pasar tenaga kerja, juga menyiapkan calon entrepreneur baru. Kedepan bukan  ijazah yg diutamakan tetapi kompetensi jauh lebih penting", kata Agus seraya mengakhiri arahannya.

Dalam Rakor juga di sepakati bahwa pengembangan pendidikan vokasi fokus pada 4 sektor yakni manufaktur, pertanian, pariwisata dan konstruksi. Selain itu, setiap Kementerian mendapat tugas untuk menyiapkan konsep desain dan skenario untuk dipaparkan dalam Rapat Tingkat Menteri yang direncanakan 2 minggu mendatang. 

Kemenaker menyiapkan skenario capaian penyerapan tenaga kerja sebanyak 2 juta dengan menghitung kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada saat ini dan jumlah pelatihan yang dibutuhkan per wilayah dan per bidang kompetensi/keahlian. 

Kemendikbud menyiapkan skenario perluasan jumlah SMK Industri yang telah dirintis bersama Kemenperin dengan target sebanyak 5000 sekolah, skenario regrouping SMK, dan skenario pemenuhan guru produktif baik melalui rekrutmen lulusan Politeknik yang diberi pendidikan guru di LPTK dan pemanfaatan silver expert dari industri.

Kemeristekdikti menyiapkan skenario pembangunan baru Politeknik di kawasan atau sentra industri, dan skenario peningkatan kapasitas LPTK Vokasi untuk pemenuhan guru produktif/dosen Politeknik. Bappenas mengevaluasi pemakaian anggaran pendidikan pada 20 K/L untuk pemenuhan kebutuhan pendanaan pengembangan pendidikan vokasi.

Hadir pada rakor kali ini Deputi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing UKM Kemenko Perekonomian, Deputi Ketenagakerjaan dan Kependudukan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Dirjen Kelembagaan, dan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Dirjen Pembinaan Pelatihan, dan Produktivitas Kemenaker, Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Wakil Ketua KADIN, Koordinator BPSDM Kemenperin, serta perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga.

Kategori: