Jakarta (26/3) --- Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Ratas pada (5/12) tahun lalu tentang revitalisasi vokasi dan dalam rangka menghasilkan lulusan yagn kompetitif agar mudah terserap dunia industri, Kementerian dan Lembaga pada tahun 2019 menempatkan kegiatan vokasi sebagai program prioritas nasional. Melalui Kemenko PMK, pagi ini diselenggerakan Rakor harmonisasi kebijakan dan standar sertifikasi kompetensi di ruang rapat lt. dasar, Kemenko PMK, Jakarta.

Asdep bidang Koordinasi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja, Kemenko PMK, Raden Wijaya Kusumawardhana, dalam pembukaannya mengatakan bahwa tujuan diadakannya rakor ini adalah mendorong percepatan penyusunan SKKNI oleh K/L; harmonisasi Kebijakan dan Standar Sertifikasi Kompetensi yang dilaksanakan oleh berbagai K/L; dan harmonisasi akreditasi lembaga sertifikasi  dalam rangka standarisasi pengakuan sertifikat kompetensi. Pada rapat sebelumnya, sudah disampaikan pada tahun 2019 Pemerintah akan fokus pada kebijakan pembangunan sumber daya manusia, khususnya vokasi. 

Tantangan SDM Indonesia saat ini 53,11% dari tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD ke bawah sehingga sulit mendapat tenaga kerja dengan kualifikasi keterampilan dan keahlian yang cukup. Di samping itu, tingkat pengangguran tertinggi adalah dari lulusan SMK sebesar 8,92% sehingga perlu adanya terobosan dan pendekatan baru dalam mempersiapkan calon tenaga kerja nasional.

Di akhir rapat Wijaya mengharapkan  agar pada pertemuan selanjutnya K/L sudah menyelesaikan gambaran atau konsep program-program yang akan dilaksanakan tahun depan karena  Presiden melalui Menko PMK sudah menghimbau agar K/L dapat segera menyelesaikan konsep program ini. Hadir dalam rakor ini perwakilan dari Kemendikbud, Kemenaker, Kemenperin, Kemenag, BNSP dan beberapa perwakilan lainnya.

Foto & Reporter : Rieska C