Jakarta, 27 Juni - Pemerintah risau dalam urusan kependudukan dan keluarga berencana, karena kelembagaan yang ada saat ini kurang kuat. Kelembagaannya perlu dibenahi dan diperkuat.
Untuk itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengharapkan presiden yang terpilih nanti atau pemerintahan mendatang peduli terhadap program kependudukan dan keluarga berencana (KB). Ini harapan Kepala BKKBN Fasli Jalal.
Menurut dia, salah satu hal yang harus dibenahi pada program kependudukan dan KB adalah soal kelembagaan. "Soal kelembagaan sangat penting, antara lain perlu ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)," katanya, sebagaimana diberitakan laman Antaranews.com.
Untuk itu, kata dia, presiden terpilih nanti diharapkan mendorong pemerintah daerah mendukung program kependudukan dan KB secara optimal. "Salah satunya dengan membentuk BKKBD," katanya.

Selain itu, kata Fasli, yang perlu diperhatikan adalah kurangnya petugas lapangan keluarga berencana (PLKB). "Masalah kurangnya jumlah PLKB sangat mendesak untuk dipenuhi demi menyukseskan program kependudukan dan keluarga berencana," katanya.

Ia juga mengingatkan hal lain yang harus diperhatikan adalah masalah operasional PLKB, termasuk masalah biaya dan lain sebagainya.

Fasli melihat situasi kependudukan di Indonesia masih perlu penanganan yang intensif, baik dari sisi kuantitas dan kualitas, maupun distribusi penduduk. "Dari sisi kuantitas, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah," katanya.

Dia menyebutkan hasil Sensus Penduduk pada 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia 237,6 juta jiwa. Sementara itu, hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 mengindikasikan laju pertumbuhan penduduk (LPP) hasil proyeksi kilas balik 2010-2000 mencapai 1,52 per tahun.

Dari sisi kualitas penduduk, kata dia, Indonesia juga masih mengalami permasalahan kualitas penduduk yang rendah. Laporan Pembangunan Manusia UNDP pada 2013 memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di posisi 121 dari 187 negara di dunia.

Sedangkan dari sisi distribusi penduduk, menurut dia penyebaran penduduk Indonesia masih belum merata.

Ia juga menyebutkan hasil Sensus Penduduk Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 57,5 persen penduduk negeri ini tinggal di Pulau Jawa. Padahal, luas Pulau Jawa hanya 6,8 persen dari total luas wilayah Indonesia. "Kondisi tersebut tentu akan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan dan pembangunan Indonesia," katanya.

Sebagai ilustrasi, kata dia, ketimpangan potensi dan perputaran roda perekonomian antara wilayah desa dan kota mendorong derasnya arus perpindahan penduduk menuju wilayah perkotaan. "Akibatnya, permukiman penduduk di perkotaan bertambah padat, sehingga memicu berbagai dampak negatif seperti masalah sampah, rendahnya tingkat kebersihan individu, maupun wilayah yang memicu masalah kesehatan, dan lain sebagainya," katanya.

Karena itu, menurut dia, BKKBN terus menyusun analisis dampak kependudukan untuk mengurai akar permasalahan, sekaligus menawarkan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan masukan yang tepat bagi para pembuat kebijakan dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul dari dampak persoalan kependudukan.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR. Agung Laksono juga berharap pemerintahan mendatang peduli terhadap kesuksesan program kependudukan dan KB. "Tentu kita semua juga berharap pemerintahan mendatang peduli terhadap kesuksesan program KB," katanya di Jakarta.

Menurut dia, program kependudukan dan KB merupakan salah satu syarat suksesnya pembangunan di negeri ini. "Sebab, persoalan kependudukan bisa menghambat kemajuan pembangunan, misalkan laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan banyaknya problematika," katanya.

Menko Kesra menjelaskan laju pertumbuhan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan krisis pangan, krisis lahan, krisis energi, krisis lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. "Karena itu, pemerintahan mendatang harus fokus pada masalah kependudukan dan KB," katanya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa situasi kependudukan di Indonesia masih perlu penanganan yang intensif, baik dari sisi kuantitas dan kualitas, maupun distribusi penduduk.

Sosialisasi Secara Masif

Sementara itu, pengamat antropologi sosial dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Dr Karolus Kopong Medan mengatakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia, diperlukan gerakan dan sosialisasi secara masif, mulai dari desa hingga kota besar.

"Gerakan sosialisasi secara masif ini penting dilakukan, karena akar dari seluruh persoalan sosial adalah ledakan penduduk yang sulit dikendalikan, dan sumber pemicu kriminalitas, kemiskinan dan konflik horizontal, termasuk penyebab maraknya korupsi di Tanah Air," katanya di Kupang.

Terkait dengan hal itu, kata dia, BKKBN telah menetapkan berbagai program jangka menengah dan panjang untuk mengendalikan jumlah penduduk.

Ia mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah menekan angka kelahiran total secara nasional sebesar 2,37 per perempuan usia reproduktif, dengan salah satunya adalah menargetkan tingkat pemakaian kontrasepsi sebesar 60,5 persen.

Namun, menurut dia, upaya tersebut tidak akan optimal tanpa adanya dukungan penuh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tanpa adanya program pengendalian pertumbuhan penduduk pada pemerintahan mendatang, maka bisa dipastikan jumlah penduduk Indonesia akan terus meningkat, sehingga memberikan dampak negatif di semua sektor, apabila tidak dikelola dengan baik.

Data BKKBN menyebutkan setiap tahun penduduk Indonesia bertambah empat juta jiwa. Menurut dia, kondisi ini sangat memprihatinkan.

Menurut Kopong Medan, dalam konteks lokal di NTT berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan sebagai salah satu faktor pengendalian pertumbuhan penduduk, pemerintah setempat menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 20,03 persen pada 2013 menjadi sekitar 16 persen pada 2014.

Artinya, dari total 921.380 orang miskin, atau sekitar 20,03 persen pada 2013, ditargetkan dapat menurun lagi menjadi sekitar 736 ribu penduduk miskin atau sekitar 16 persen pada 2014, dari total sekitar 4,6 juta lebih penduduk NTT.

Ia mengatakan target ini merupakan upaya maksimal, sehingga perlu kerja keras semua pihak untuk mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam yang ada, dan terus membuka peluang kerja, serta memperbaiki tingkat pendapatan per kapita penduduk. "Pembukaan atau penciptaan lapangan kerja ini dengan sendirinya akan menurunkan angka pengangguran terbuka di daerah, yang ditargetkan dari 2,89 persen menjadi 2,0 persen," katanya.

Menurut dia, mengentaskan kemiskinan bukan perbuatan amal, tapi merupakan tindakan keadilan yang perlu dinikmati mereka yang masih terlilit masalah sosial tersebut.

Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana Kupang ini mengatakan berbagai kebijakan secara sistematis membidik tidak hanya stabilitas ekonomi makro, utamanya tingkat inflasi yang rendah, yang sangat penting bagi upaya menekan kemiskinan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pembangunan.

"Program pembangunan yang meningkatkan produktivitas akan bermuara pada meningkatnya daya beli dan kesejahteraan rakyat, yang pada akhirnya merupakan solusi pamungkas untuk mengangkat penduduk Indonesia dari jurang kemiskinan," katanya.

Kopong Medan menyebutkan data Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Flourisa Jiliaan Sudrajat mengatakan program KB berhasil mencegah 100 juta kelahiran penduduk Indonesia pada 2010. "Ada 100 juta kelahiran tertunda dengan adanya program KB yang terus digalakkan pemerintah," katanya.

Ia mengatakan dengan laju pertumbuhan penduduk 2,4 persen, jumlah penduduk Indonesia pada 2010 diprediksikan mencapai lebih dari 300 juta jiwa. Kenyataannya, berdasarkan Sensus Penduduk 2010, penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa.

Bila 100 juta jiwa yang tertunda itu lahir, kata dia, maka pemerintah akan semakin kewalahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga, menurut Kopong Medan, sudah saatnya semua pihak tanpa kecuali berperan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan menjarangkan waktu kelahiran dengan cukup dua anak, dan mencegah pernikahan dini bagi pasangan usia subur.

Selain itu, kata dia, program KB dengan tujuan menekan laju pertumbuhan penduduk perlu peran serta masyarakat, dan dukungan penuh dari pemerintah.

Sediakan Lapangan Kerja

Terkait dengan masalah kependudukan, pakar kependudukan dari Universitas Gadjah Mada, Sukamdi berharap pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja dua juta per tahun guna menekan potensi kenaikan angka pengangguran terbuka.

"Setiap tahun terjadi penambahan angkatan kerja baru sekitar dua juta orang. Pemerintah dituntut agar mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak penambahan angka tersebut, bahkan lebih, sehingga angka pengangguran terbuka tidak meningkat," kata dia di Yogyakarta.

Ia mengatakan jumlah pengangguran terbuka hingga Februari 2014 mencapai 7,15 juta, dari angkatan kerja sebanyak 125 juta orang.

Sementara itu, menurut dia, angka pengangguran juga berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan 200 hingga 250 ribu lapangan kerja baru.

Sehingga, kata dia, apabila terdapat angkatan kerja baru dua juta orang, maka diperlukan 10 persen pertumbuhan ekonomi. "Pertumbuhan ekonomi kita saat ini

kira-kira lima persen. Tak heran, pasti akan terjadi penambahan jumlah pengangguran terbuka," katanya.

Selain itu, menurut Sukamdi, pekerja kategori "under unemployment" atau setengah menganggur di Indonesia saat ini jumlahnya mencapai sekitar 37 juta orang.

Ia juga mengatakan ketenagakerjaan merupakan salah satu tantangan yang perlu dihadapi dalam memanfaatkan munculnya bonus demografi di Indonesia. "Saat ini Indonesia memiliki bonus demografi yang akan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2035, di mana jumlah penduduk diperkirakan mencapai 305,6 juta jiwa," katanya.

Setelah 2035, kata dia, jumlah lansia atau penduduk tidak produktif akan menggelembung, sehingga sebetulnya sekarang ini kesempatan pemerintah secara besar-besaran memanfaatkan bonus demografi.(Ant/Gs)