Cibinong (19/2) -- Kehidupan masyarakat terdampak pascabencana banjir dan longsor awal tahun lalu masih belum pulih. Setelah masa tanggap darurat bencana habis terhitung 30 Januari 2020, kini status penanganan bencana banjir dan tanah longsor berubah menjadi masa transisi bencana ke pemulihan sampai 30 April 2020.

Terkait hal itu, pemerintah memastikan bahwa dalam masa transisi semua proses penanganan pascabencana termasuk pembangunan infrastruktur berupa hunian bagi para pengungsi terdampak dapat berjalan lancar.

Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Iwan Eka mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti bersama antar kementerian/lembaga.

Diantaranya, penyelesaian status lahan relokasi dan tindak lanjut kekurangan lahan relokasi, kejelasan dukungan dana tunggu harian (DTH), serta santunan bagi guru terdampak, dukungan perbaikan masjid, pontren dan madrasah.

"Demikian juga dengan pembangunan kembali fasilitas umum dan fasilitas sosial terdampak bencana," jelasnya saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Bandang di Ruang Rapat Bupati Bogor di Ruang Rapat Bupati Bogor, Rabu (19/2).

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup)Bogor sebelumnya melaporkan data terdampak bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi awal tahun lalu sedikitnya menimpa 26 kecamatan dari 40 kecamatan yang ada, tersebar di 128 desa di wilayah Kabupaten Bogor.

Sebanyak 11 orang meninggal dunia, pengungsi awal mencapai 20 ribu orang tersebar di 31 titik pengungsian, dan saat ini masih terdapat 11.423 pengungsi. Banjir bandang disertai longsor juga merusak berbagai fasilitas umum dan pemerintahan serta pemukiman, yaitu 10 unit fasilitas pendidikan rusak berat, 33 jembatan rusak berat, 1.571 rumah rusak berat, serta 1471 hektar sawah rusak, sarana ibadah, pontren, madrasah rusak, akses jalan terputus dan lain sebagainya.

"Penanganan pengungsi sedang menyiapkan hunian sementara yang dibiayai oleh pemda. Selain itu kami sedang memproses lahan relokasi," ungkap Wabup.

Lebih lanjut, menurutnya, area rawan longsor cukup luas dan perlu segera relokasi bagi warga terdampak. Banyak lokasi pemukiman warga walaupun tidak mengalami kerusakan rumah, namun area sekitarnya sudah kritis longsor dan perlu dipindahkan.

"Penyediaan lahan relokasi seluas 87,1 hektare direncanakan di Kecamatan Cigudeg masih dalam tahap penyelesaian status lahan," tuturnya.

Hadir pada rakor tersebut, Wakil Ketua DPRD Kab Bogor, Sekda Kab Bogor, Dandim 0621/Kab. Bogor, perwakilan Korem 061/SK, para asda dan kepala dinas terkait serta perwakilan aparatur kecamatan terdampak.