Jakarta (5/3) – Pemerintah melalui Kemenko PMK terus melakukan berbagai upaya agar keterwakilan perempuan di legislatif minimal mencapai 30 persen. Demikian dikatakan Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra saat membuka Rakor Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif di Kemenko PMK, Jakarta.

Dikatakan Ghafur, berbagai upaya telah dilakukan agar kebijakan afirmatif dapat mengangkat keterwakilan perempuan di legislatif minimal 30 persen. “Pemilu 2019 ialah pemilihan umum serentak pertama yang digelar Indonesia dan pemilu keempat sejak pemberlakuan kebijakan afirmatif,” sebutnya. Ditambahkannya, terdapat tantangan menyebabkan keterwakilan perempuan di legislatif belum optimal.

Pada tahun ini misalnya, pemilu yang serentak diperkirakan perhatian rakyat akan lebih tertuju pada calon presiden daripada calon legislatif. Waktunya juga pendek bagi rakyat, dan partai-partai politik untuk melakukan berbagai persiapan khususnya bagi calon-calonnya, apalagi bagi caleg perempuan. Ditambah lagi, kesiapan caleg perempuan untuk menghadapi pertarungan suara di pemilu 2019 dirasa masih kurang.

Atas dasar itu, Ghafur meminta perlunya dilakukan upaya serius dan membangun kesadaran politik masyarakat luas, memberikan peningkatan kapasitas bagi para pemilih khususnya perempuan sehingga tidak ada lagi perempuan yang tidak menggunakan hak pilihnya. Termasuk, perlunya dilakukan identifikasi permasalahan, alternatif pemecahan masalah, dan merumuskan strategi pemenangan calon wakil perempuan dari semua Partai Politik Peserta Pemilu 2019.

Hadir dalam Rakor kali ini, Assisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemenko PMK, Rosdiana Iskandar, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Puskapol UI serta Perludem. Abdul Kohar