Jakarta 10/01 – Tindak lanjut rapat percepatan dampak bencana NTB di kantor Wapres Senin 09/01, Kemenko PMK menggelar rapat percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) pasca gempa bumi di NTB. Rapat yang dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sonny Harry B Harmadi membahas terkait dengan pembangunan hunian tetap yang akan dibangun di NTB.

“Progres pemulihan fasum fasos bejalan sesuai rencana, dengan beberapa infrastruktur dasar masih dalam proses.  Sementara untuk pembangunan huntap masih terasa lambat. Permasalahan penghambat lambatnya pembangunan huntap sudah dibahas berulangkali dalam rakor-rakor sebelumnya antara lain kurangnya fasilitator, kapasitas produksi risha yang belum maksimal, lambatnya pembentukan pokmas.  Kita butuh koordinasi bersama-sama dari semua pihak, agar pembangunan ini dapat selesai dengan cepat”, Himbau Sonny. 

Sementara itu, Gani Ghazaly selaku Ketua Harian Satgas PB Kemen PUPR melaporkan data kerusakan fasum fasos kerusakan adalah 1.317 kerusakan, yang terdiri dari : 855 Fasilitas Pendidikan/Sekolah, 12 Pasar, 61 Fasilitas Kesehatan, 389 Fasilitas Ibadah dan fasilitas lainnya.  Sebanyak 523 lokasi sarpras ditangani Kementerian PUPR terdiri dari 379 Fasilitas Pendidikan, 29 Fasilitas Kesehatan, 3 Pasar / Fasilitas Perekonomian Dan 109  Fasilitas Ibadah Serta 3 Bangunan Lainnya. Total 267 unit progress fisik telah diselesaikan.  Lebih lanjut Gani menjelaskan terkait huntap, telah terbangun 71 unit risha, 26 unit riko dan 14 unit rika dan saat ini 1,823 Unit Rumah Risha, 696 unit Rika, 1.167 unit Riko dan 40 unit RCI sudah mulai proses pembangunan. Untuk meningkatkan jumlah fasilitator sudah dilakukan rekruitmen fasilitator baru dan diharapkan 15 Januari 2019 sebanyak 650 orang fasilitator baru siap diterjunkan ke lapangan. Kapasitas produksi panel risha saat ini 52,5 unit/hr dari target 175,5 unit/hr.  Upaya peningkatan kapasitas  produksi panel risha selain dibantu oleh BUMN akan dibantu oleh aplikator swasta.

Kemudian Moh. Rum Kalaksa BPBD NTB menjelaskan, untuk mempercepat pembangunan huntap, proses transfer dana ke pokmas dilakukan langsung Rp. 50 juta untuk rumah rusak berat. Sedangkan untuk menambah jumlah fasilitator telah dilakukan rekruitmen 1.000 orang fasilitator baru dengan 300 orang diantaranya dengan keahlian teknik sipil, 500 orang bantuan TNI dan lainnya diisi dengan sdm berpendidikan STM. 

Perlu diketahui, Jenis Rumah Tahan Gempa (RTG) tidak perlu ditambah lagi. Sudah ada 7 jenis yaitu Risha, Riko, Rika, RCI, Risba, Risbari dan Domus, ujar Sonny.

Dari rakor tersebut di putuskan beberapa Point-poin penting yaitu, mendorong Kementerian  PUPR untuk segera menyampaikan beberapa jenis rumah alternatif lainnya; Untuk Risha agar tercapai target 175 unit per hari dengan mendorong partisipasi Kadin dan Pengusaha lokal untuk non risha, Kementerian PUPR dan Pemda segera melakukan rekruitmen fasilitator baru;  Persetujuan RTG dapat dilakukan oleh Disperkim dengan supervisi Kemen PUPR; Pemda agar menfasilitasi rapat Tim Pendamping Masyarakat bersama Fasilitator agar mempunyai persamaan presepsi. 

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Propinsi NTB,  Kementerian PUPR, Sekretariat Kabinet, Dirjen Angaran KemenKeu, BPKP, Bank BRI, TNI dan BNPB.

Foto & Reporter : Faris Muhammad
Editor : M. Shokiyan & Kedeputian