Ternate (6/12) -- Dalam rangkaian kunjungan ke Provinsi Maluku Utara, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi melakukan dialog dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Asisten II, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Maluku Utara beserta jajaran. 

Pemerintah Provinsi sangat bersyukur atas capaian beberapa kabupaten yang telah entas dari daerah tertinggal. Dari total 6 Kabupaten Daerah Tertinggal di Maluku Utara, terdapat 4 kabupaten yang telah terentaskan yaitu Halmahera Timur, Halmahera Barat, Pulau Morotai, dan Halmahera Selatan. 

Dilihat dari kondisi geografis, masih terdapat kendala berupa aksesibilitas antar kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan berbasis kewirausahaan diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap untuk dapat diberi pembinaan berupa fisik maupun non-fisik dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal dan daerah tertinggal entas. Selain itu juga memohon kepada Pemerintah Pusat untuk mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal terkait tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan asing.

Sonny mengatakan bahwa tahun 2020, Kabupaten Daerah Tertinggal dan Daerah Tertinggal Entas masih mendapatkan dukungan berupa DAK Reguler, Penugasan dan Afirmasi. Untuk selanjutnya daerah tertinggal entas akan diberikan dukungan berupa pembinaan selama 3 tahun pasca entas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 agar daerah tersebut tidak kembali menjadi tertinggal. Pemerintah Daerah juga didorong agar dapat memanfaatkan sumber dana diluar APBN dan APBD untuk kemajuan dan kemandirian daerah tersebut.

Hasil kunjungan lapangan dan dialog ini menjadi masukan dalam rapat koordinasi untuk membahas pola strategi dan program yang tepat dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pembinaan daerah tertinggal entas tahun 2020-2024. 

Bersamaan dengan kunjungan lapangan ini, Sonny juga menyampaikan kuliah umum Universitas Khairun dengan tema “Kebijakan Kependudukan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Era Industri 4.0”. "Untuk mendapatkan SDM unggul ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: intelegensia yang baik, fisik yang sehat, kemampuan bekerja dan nilai-nilai spiritual. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 47% penduduk ASEAN harus mampu memanfaatkan bonus demografi. "Yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat di era industri 4.0 yaitu pembangunan karakter. Jati diri bangsalah yang mampu menjadikan negara tersebut maju," pesan Sonny.

Melalui kuliah umum, Sonny juga berharap adanya kerjasama dan peran nyata dari pendidikan tinggi.  "Saya minta Universitas Khairun dapat berperan nyata untuk memberi solusi, inovasi dan teknologi tepat guna dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal," tutup Sonny.

Hadir dalam kuliah umum yaitu Rektor Universitas Khairun, para Dosen dan lebih dari 200 mahasiswa.