Jakarta (15/4)--- Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, danK awasan Kemenko PMK pagi ini menyelenggarakan rakor tentang Persiapan Sosialisasi Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRAR) di ruang rapat lt 6 gedung Kemenko PMK, Jakarta. Selain dihadiri perwakilan kedeputian yang ada di Kemenko PMK, rakor diikuti pula oleh perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sekretariat SAPA (Strategic Alliance on Prosperity Achievement). Rakor dipimpin oleh Asisten Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Herbert H.O Siagian.

Rakor kali ini membahas tentang perkembangan Ikrar selama ini yang hasilnay dapat dilihat dengan telah diselesaikannya buku Ikrar 2009-2014 yang mendapatkan pengantar dari Menko PMK, Sesmenko PMK, Deputi VII Kemenko PMK dan Deputi dari BPS.

Ikrar merupakan salah satu capaian dalam rencana strategis Kemenko PMK yang menargetkan bahwa dalam lima tahun ke depan, tingkat kesejahteraan masyarakat harus menyentuh angka 60 poin. Di tahun 2014 lalu, Ikrar baru mencapai 56 poin saja dan membutuhkan kenaikan paling tidak satu poin setiap tahunnya.

Ada beberapa usulan dari Ikrar 2009-2014 yang sudah diluncurkan, antara lain keunggulan ikrar adalah mampu melihat progress dan irit biaya karena mengolah data Susenas dan indeks demokrasi dari BPS. Selain itu, perlunya penambahan beberapa indikator yang dirasa masih kurang dan perlunya Ikrar dijadikan sebagai alat untuk perencanaan pembangunan di masing-masing daerah dan dapat dikembangkan sampai ke level desa. (awp)