Jakarta (09/08)--- Keasdepan bidang Koordinasi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, pagi tadi menggelar pertemuan tindak lanjut dengan Komunitas Lansia Indonesia Bahagia, Bugar, Sehat, dan Aktif (KLIBSA) di ruang rapat lt. 6 gedung Kemenko PMK, Jakarta.

Pada pertemuan sebelumnya tertanggal 28 Juli 2016 lalu diketahui bahwa KLIBSA akan melaksanakan event tahunan yang akan ditandai dengan pencanangan Gerakan Nasional Indonesia Ramah Lansia. Adapun KLIBSA merupakan salah satu indikator dicanangkannya gerakan ini selain dari terbentuknya Kota Ramah Lansia dan upaya yang bernama “Let’s Retire in Indonesia for Better Health, Happiness and Fulfillment.” KLIBSA dalam perayaan tahunan itu juga akan menggelar beberapa festival mulai 29 September – 2 Oktober 2016 mendatang dengan kegiatan antara lain Festival “Age Friendly Indonesia 2016” di Beachwalk, Ancol, Jakarta Utara, dan Kumpul Sehat bersama para pensiunan BUMN yang mengambil lokasi di Kuta, Bali.

KLIBSA merupakan gerakan masyarakat yang salah satu semangatnya adalah mewujudkan “aging industry.” KLIBSA dalam paparannya mengaku sebagai platform utama seluruh stakeholder ”Aging Industry” di Indonesia. Komunitas ini didirikan untuk menjadi wadah sosial dan ekonomi bagi; seluruh Lansia dan pelaku usaha dengan melaksanakan strategi ”Inclusive Economy” sebagai model agar Indonesia dapat mandiri dan merdeka secara ekonomi, khususnya pada Industri Lansia. “Diharapkan dengan kehadiran KLIBSA akan membawa dampak perubahan sosial dan ekonomi di Indonesia, KLIBSA bersama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah akan melayani dan melindungi para Lansia di Indonesia,” demikian KLIBSA.

Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Tb Achmad Choesni, yang didampingi oleh Asdep Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Lansia, Ade Rustama, dalam pertemuan itu menyampaikan dukungan dan apresiasinya terhadap KLIBSA dan program kerjanya. Dengan fungsi koordinasi, sinergi, dan pengendaliannya, Kemenko PMK, akan memfasilitasi pengenalan KLIBSA ini kepada K/L yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK untuk membangun sinergitas antarlembaga negara dengan program kelanjutusiaan milik pemerintah, seperti dengan Kemsos, Kemkes, BKKN, Kemenpar, Kemkominfo, Kemenpora, BUMN, dan sebagainya.

Menurut arah kebijakan pemerintah terkait lansia dalam RPJMN 2015 – 2019 antara lain disebutkan bahwa peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok masyarakat marjinal pada setiap aspek penghidupan meliputi: Meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar penduduk penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat marjinal lain; Meningkatkan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat skema perlindungan sosial bagi lansia yang meliputi: Penguatan bantuan dan jaminan sosial bagi lansia melalui: perluasan cakupan bansos, pengembangan skema pensiun termasuk bagi penduduk pekerja disektor informal; Perluasan jangkauan dan meningkatkan inklusivitas layanan publik bagi lansia, termasuk jaminan kesehatan dan skema jaminan sosial lainnya; Penguatan layanan sosial berbasis komunitas bagi lansia; Peningkatan ketersediaan, kualitas, dan kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial lansia; Peningkatkan kualitas  hidup lansia ditingkat masyarakat melalui perluasan pemanfaatan teknologi informasi digital untuk mengurangi ekslusi sosial.

Sumber: keasdepan bidang koordinasi pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia pada kedeputian II Kemenko PMK

Editor : Siti Badriah