Jakarta (25/10) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) tingkat Eselon 1 di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jum'at pagi (24/10). Rapat diikuti seluruh Deputi dan Staf Ahli Kemenko PMK.

Dalam arahannya,  Menko PMK menyampaikan agar koordinasi tidak dilaksanakan atau dimaknai sebatas pelaksanaan rapat tetapi juga koordinasi dilaksanakan di  semua level, menggali persoalan lalu menemukan solusinya. Sehingga kebijakan pemerintah terlaksana tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat. 

"Maksudnya kalau sekedar rapat itu baru 'sent' tetapi kita juga harus memastikan bahwa 'sent' tersebut terkirim dan diterima," jelas Menko PMK.

Masih soal koordinasi, Muhadjir berharap kepada seluruh Deputi agar memiliki estimasi atau perkiraan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Jangan merencanakan program/kegiatan penting dengan waktu persiapan mepet.Deputi juga harus melakukan mapping persoalan dan program kegiatan yang mengacu pada data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya,  dalam melaksanakan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) Kemenko PMK harus kuat dan menunjukkan memiliki kemampuan, penguasaan permasalahan serta data dan informasi yang lengkap/valid sehingga perumusan kebijakan yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita harus memiliki pemahaman KSP yang lebih jelas dan terukur, tidak sekedar koordinasi yang sifatnya horizontal. Kita juga menguasai persoalan dan menguasai data. Jadi kita dapat membuat intervensi kebijakan/program yang jelas dan terukur," jelas Muhadjir.

Untuk pelaksanaan anggaran tahun 2019 yang akan segera berakhir,  Menko PMK menyampaikan agar serapan anggaran dapat mencapai lebih dari 90 persen. "Saya ingin tidak ada kegiatan yang baru dilaksanakan pada bulan Desember karena itu berarti hanya berorientasi menghabiskan anggaran Bulan Desember hanya fokus pada penyelesaian laporan-laporan," ujar Menko PMK menutup Rapim.