Jakarta, 30 Oktober - Presiden Joko Widodo memerintahkan Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Karo agar secepatnya merelokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung ke tempat yang telah disediakan.
Hal tersebut ditegaskan Presiden Joko Widodo di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karo, Rabu (29/10/2014)sore, seperti dilansir laman Antaranews.com., usai mengunjungi para pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang tinggal di penampungan Gedung KNPI Jalan Pahlawan dan Universitas Karo (UKA) Jalan Letjen Jamin Ginting Kabanjahe.
Presiden Joko Widodo mengatakan, segala mengenai administrasi pembebasan lahan hutan produksi di Kabupaten Karo yang akan ditempati pengungsi Sinabung harus secepatnya diselesaikan.
Relokasi pengungsi tersebut, menurut dia, tetap dilaksanakan dan mengenai kendala yang dihadapi harus segera diselesaikan oleh institusi terkait.
"Saya juga telah menghubungi Menteri Kehutanan agar membantu dan menyelesaikan mengenai perizinan pemakaian kawasan hutan produksi untuk pengungsi tersebut," jelas Presiden.
Jokowi juga menjelaskan, hutan produksi yang akan dijadikan tempat tinggal dan dikelola pengungsi Sinabung adalah agropolitan.
"Tidak ada lagi mengenai kendala relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung dan harus berjalan dengan baik," katanya.
Lahan yang akan dijadikan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung adalah hutan produksi dan berada di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
Luas lahan yang akan dijadikan tempat tinggal bagi pengungsi Sinabung sekitar 30 hektare dan daerah perladangan sekitar 450 hektare.
Sedangkan jumlah pengungsi Sinabung yang akan direlokasi sekitar 1.700 keluarga.
Tempat relokasi itu hanya berjarak lebih kurang 7 kilometer dari Kota Kabanjahe, Ibu kota Kabupaten Karo.
BNPB tindak lanjuti arahan Presiden Joko Widodo
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif mengumpulkan pihak berwenang seperti Pemerintah Kabupaten Karo, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan TNI untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang mengunjungi pengungsian Gunung Sinabung.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu, mengatakan Kepala BNPB Syamsul Maarif langsung memimpin rapat bersama pihak berwenang tersebut.
Rapat itu menghasilkan beberapa poin, di antaranya BNPB akan menyediakan anggaran pembangunan untuk 370 rumah atau hunian tetap, dan Pemda Karo akan bertindak sebagai pelaksana pembangunan di lapangan.
Poin berikutnya, menjalin kerja sama dengan TNI untuk segera membangun jalan panjang 3,8 km dan lebar 12 m menggunakan dana "on-call" BNPB sebesar Rp10 miliar dengan pola TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Selain itu, Pemprov Sumatera Utara akan bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembangunan hunian tetap dan relokasi.
"BNPB berharap agar Pemda Karo dan Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran untuk menangani Sinabung, dan tidak seluruhnya mengandalkan bantuan dari pusat," katanya.
Sebelumnya, dalam kunjungannya Presiden RI Joko Widodo memerintahkan untuk mempercepat relokasi Sinabung dengan memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya segera mempercepat izin yakni wajib selesai dalam dua hari untuk izin penggunaan lahan relokasi seluas 450 Ha di Kacinambun Puncak 2000.
Selanjutnya, Joko Widodo meminta Pemda Karo mempercepat pembangunan jalan menuju lokasi relokasi sepanjang 3,8 km dan lebar 12 meter dengan melibatkan pasukan TNI.
Sementara itu untuk mengantisipasi ancaman Erupsi Gunung Sinabung, sejumlah pihak juga diminta untuk menyiapkan lokasi relokasi bagi empat desa dan 1 dusun untuk jangka panjang, yakni Desa Guru Kinayan, Desa Berasitepu, Desa Gamber, Desa Kota Tunggal dan Dusun Sibintun.
"Untuk jangka pendek, Presiden Joko Widodo meminta agar disegerakan relokasi bagi Desa Bekerah, Simacem, Sukameriah," katanya.(Ant/Gs)
