Jakarta (13/06)--- Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, I Nyoman Shuida, memimpin dialog tentang komunitas Adat Terpencil (KAT) di ruang rapat lt. 7 Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

Acara dialog dihadiri oleh Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas KUKM DKI, Department of Foreign and Trade (DFAT) Pemerintah Australia, The Asia Foundation dan beberapa kemitraan.

Dialog membahas tentang Permasalahan utama program Kementerian terkait pemberdayaan KAT yang antara lain adalah terbatasnya data yang komprehensif hingga tingkat nama dan lokasi (by name by address). Selama ini masyarakat KAT masih belum tersentuh secara menyeluruh oleh sensus pendataan baik oleh BPS maupun pendataan program Kementerian/Lembaga sehingga membutuhkan sinergi dengan mitra-mitra Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melengkapi kekurangan detail data dimaksud.

Hasil pendataan di lapangan oleh mitra menunjukkan, masih rendahnya partisipasi masyarakat KAT dalam program-program pemerintah, khususnya program yang bersifat perlindungan sosial. Untuk itu, diperlukan perhatian bersama untuk mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat KAT.

Menurut I Nyoman Shuida, “Kemenko PMK berkomitmen untuk mendorong percepatan tercapainya tujuan Kelompok Kerja terkait Pemberdayaan KAT yang telah disusun oleh Kemensos dengan mensinergikannya dengan sumberdaya dan upaya program Peduli, khususnya dalam pilar Masyarakat Adat yang merupakan salah satu dari enam Pilar Program Peduli.”

Editor : Siti Badriah

Reporter/Fotografer : Anggun Wahyu