Jakarta (23/01)---Asdep bidang Koordinasi Pendidikan Menengah dan  Keterampilan Bekerja (PMKB) Kemenko PMK menyelenggarakan koordinasi dengan Kemdikbud terkait Program, Pengendalian, dan Anggaran Pendidikan Tahun 2017. Tujuan koordinasi ini sebagai awalan untuk mengelaborasi program dan mendapatkan data yang konsisten, sehingga akan memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi program pendidikan. Rakor ini dihadiri oelh K/L terkait.

Asdep PMKB, Wijaya Kusumawardhana, menekankan bahwa pendidikan seharusnya dapat menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan. Di dalam RKP kesenjangan antara kelompok 20 persen terkaya dan kelompok 20 persen termiskin diharapkan gap-nya semakin mengecil dari 0,9 menjadi 0,6.  Asdep PMKB juga berharap bahwa dengan adanya Wajar (Wajib Belajar) 12 tahun, siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat keluar dari jurang kemiskinan.

Terkait dengan revitalisasi SMK, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menyoroti peran guru yang timpang dengan tujuan revitalisasi. Sesditjen GTK, Nurzaman, menerangkan bahwa saat ini SMK kekurangan sekitar 91.000 guru produktif. Kemdikbud menyiasati kekurangan itu dengan program keahlian ganda. Tahun lalu, telah ada perekrutan sebanyak 15.000 tetapi yang memenuhi persyaratan kurang lebih 12.900 guru”, lanjut Nurzaman.

Sementara menurut Kasubdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas lulusan, Suhadi, lulusan SMA hanya sekitar 60-70  persen yang dapat tertampung di PT. Lulusan SMA yang tidak tertampung terus kemudian tidak melanjutkan dan tidak ada pembekalan kursus (pendidikan vokasi). Direktorat PSMA saat ini sedang menciptakan keterampilan-keterampilan secara khusus tetapi memang harus selektif betul karena keterampilan sudah ada dalam ekstrakurikuler. “Apakah keterampilan yang akan diberikan dalam bentuk keahlian tersertifikasi atau keterampilan agar bisa survive di masyarakat apalagi dikaitkan dengan bonus demografi?”, tegasnya.

Kasubdit Program dan Evaluasi Direktorat PSMK Ari Wibowo memaparkan bahwa ntuk mengakali disparitas sekolah yang banyak, yang setiap tahunnya masyarakat membuka SMK. Hampir 50 persen jumlah sekolah memiliki jumlah sebanyak 200 siswa. Pendapatan sekolah baru berimbang jika ada 600 siswa, namun rata-rata SMK hanya memiliki 200 siswa yang artinya mengindikasikan kualitas SMK sangat memprihatinkan.

Siklus perencanaan dan pengganggaran antara pusat dan daerah, saat kita sudah buat juknis dan saat daerah sudah membuat rencana. Bulan Januari-Februari, dana BOS sudah pasti telat, kenapa penagihan terlambat dan hanya mendapat setengahnya 800.000. ketika dana transfer, perimbangan dan secara makro bagus, namun untuk pengendalian tidak. Selama DAK diberlakukan 10 tahun belakangan, dana mengendap di daerah karena tidak terkontrol. “Untuk pelaporan di tahun 2016 sangat sulit, kemdagri harus memperkuat sistem pelaporan dari dana transfer tersebut. Untuk mengeluarkan SP2D, tidak terintegrasi dengan daerah. Yang bisa diukur kekuatannya hanya 27 persen, sisanya tidak terdeteksi dengan baik”, tegas Ari. (sumber: ivan/Kedep IV Kemenko PMK)