Jakarta (10/7) -- Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kemenko PMK, Marwan Syaukani, memipin rapat koordinasi persiapan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2019. Rapat dihadiri Sekretaris Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) dan dilaksanakan di ruang rapat Kemenko PMK lt.6 pada Rabu siang (10/7).

Dalam pengantarnya, Marwan menyampaikan bahwa penyelenggaraan rapat persiapan HAN 2019 didasari atas surat dari Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) agar Kemenko PMK mempersiapkan segala sesuatu hal jika Presiden berhalan hadir maka dilimpahkan ke Menko PMK. "Jadi dalam hal ini Ibu Menko PMK akan mewakili Presiden pada puncak peringatan HAN", ujarnya. 

Sementara Sekretaris Deputi Tumbuh Kembang Anak Kemen PPA Eko Novi Ariyanti mengatakan Hari Anak Nasional 2019 akan terdiri atas tiga rangkaian acara, yaitu Forum Anak Nasional (FAN) 2019, Puncak Peringatan Hari Anak 2019, dan Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2019.

"Ketiganya akan diselenggarakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan puncaknya Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak pada 23 Juli malam," kata Novi. 

Novi mengatakan FAN telah terbentuk sejak 10 tahun sebelumnya. Pertemuan Forum Anak Nasional 2019 akan mengambil tema "Satu Dekade Forum Anak Nasional: Kita Beda, Kita Bersaudara, Bersama Kita Maju".

Menurut Novi, harapan terhadap Forum Anak sangat tinggi agar anak Indonesia bisa menjadi 2P, yaitu pelopor dan pelapor.

"Sebagai pelopor, anak harus bisa menemukan dan mengenali permasalahan yang dialami anak di wilayah mereka, kemudian apa yang bisa mereka lakukan. Sebagai pelapor, anak harus melaporkan bila ada pelanggaran-pelanggaran hak anak," tuturnya.

Sedangkan Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2019 akan diadakan di Lapangan Karebosi, Makassar, dan rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana.

Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2019 bertema "Peran Keluarga dalam Pelindungan Anak" dengan slogan "Kita Anak Indonesia, Kita Gembira".

Sedangkan "Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2019" merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak yang menyebutkan upaya-upaya pelindungan anak merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

"Hingga Juni 2019 sudah ada 432 kabupaten/kota yang menginisiasi diri sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Masih ada 15 persen, dari total 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang belum," kata Novi.