Jakarta (20/06)--- Salah satu kesepatan dari The Copenhagen Consensus 2012  adalah para Ekonom terkenal dunia telah mengidentifikasi cara paling cerdas mengalokasikan uang untuk menghadapi 10 tantangan utama dunia yaitu dengan melakukan investasi untuk perbaikan status gizi penduduk. Mereka percaya bila investasi $1 dollar pada gizi akan dapat menghasilkan uang kembali sebesar $30 dollar bagi upaya peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi. Demikian ungkap Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, Sigit Priohutomo, pagi tadi saat memimpin rapat koordinasi dalam rangka upaya percepatan perbaikan gizi terutama dalam 1000 Hari Kehidupan di runag rapat lt.3 gedung Kemenko PMK, Jakarta.

Namun, lanjut Sigit, melakukan investasi untuk perbaikan gizi masyarakat tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan secara multisektoral. Pemerintah melalui Perpres No.42/2013 tentang Percepatan perbaikan Gizi sejauh ini telah mengatur langkah sinergis yang dapat dijalankan untuk investasi gizi itu. “Kita perlu koordinasi dan sinkronisasi percepatan perbaikan gizi ini terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. Investasi gizi dalam pembangunan kesehatan memainkan peran yang sangat krusial karena Gizi dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan PDB Negara 2 hingga 3 persen per tahun,” kata Sigit lagi.

Berdasarkan catatannya, Sigit mengungkapkan pula status gizi terkini Penduduk Indonesia, antara lain kejadian stunting (bertubuh pendek) pada balita yang ternyata terdapat di seluruh wilayah tanah air, terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi. Stunting tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah dengan jumlah mencapai 16,9 persen dan terendah ada di Sumatera Utara dengan 7,2 persen. Secara nasional, stunting rata-rata terjadi hingga 10,2 persen. Selain itu, ada juga kejadian wasting (bertubuh kurus) yang secara nasional mencapai angka 12,1 persen, sementara saat hamil banyak ibu hamil di Indonesia yang mengalami anemia dengan angka yang mencapai 37,1 persen.

Di forum yang sama, upaya percepatan perbaikan gizi ini menurut Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas yang juga Ketua Tim Teknis Gernas Percepatan Perbaikan Gizi, Subandi Sardjoko, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi, berdasarkan Global Nutrition Report tahun 2014. Terdapat 159 juta anak stunting di seluruh dunia dan 9 juta dari mereka tinggal di Indonesia. “Ada kesenjangan antara Komitmen dan Implementasi. Komitmen yaitu Indonesia berada di Peringkat 10 dari 45 negara berkembang sedangkan implementasi yaitu Peringkat 71 dari 113 negara,” ungkap Subandi. “Bapak Presiden sudah jelas-jelas mengatakan bahwa jangan sampai ada lagi yang namanya gizi buruk. Tidak ada anak yang sepantasnya kekurangan gizi di negara berpendapatan menengah sekarang ini. Namun yang terjadi di tengah masyarakat kita, stunting misalnya. Kasus ini masih dianggap biasa saja bahkan hanya alasan genetik dari orang tuanya,” katanya lagi.

Gernas Percepatan Perbaikan Gizi memiliki tujuan khusus yaitu Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat; Meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi; dan Memperkuat implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung. Adapun Strategi Gernas adalah Menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama Pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya, dan perekonomian; Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor baik pemerintah maupun swasta; Peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat; dan Peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma-norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi.

“Di atas itu semua, masalah perbaikan gizi masih banyak yang diperlukan yaitu perlu membangun kesadaran masyarakat, perlu integrasi program, perli identifikasi agar program gizi berjalan efektif mengingat keterbatasan anggaran, dan yang terpenting adalah perlunya data yang akurat,” kata Subandi lagi. (IN)