Jakarta ( 16/7) --- Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi pagi ini membuka Rakor Implementasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dengan Komoditas Pertanian,  yang kemudian Rakor dipimpin oleh Asisten Deputi Pemberdayaan  Kawasan Perdesaan, Awal Subandar.  Rakor ini bertempat di Hotel Alila, Jakarta.

Di dalam sasaran RPJMN 2015-2019 tercapainya keterkaitan desa-kota, dilakukan dengan terwujudnya sedikitnya 39 pusat pertumbuhan baru hingga tahun 2019. Pusat pertumbuhan baru itu diantaranya 40 Kawasan Pusat Pertumbuhan di 60 Kabupaten KPPN. Dalam pembukaannya, Sonny menjelaskan saat ini penyusunan RPKP / Masterplan sudah selesai untuk 39 KPPN dan juga masih  tersisa 1 KPPN yang belum selesai yang merupakan tugas bersama untuk mengisi kegiatan KPPN-KPPN tersebut. 

Ditambahkannya bahwa tugas K/L  untuk mengisi kegiatan tersebut, tentunya dengan harapan bahwa kegiatan pertanian yang Pemerintah  dorong bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Terdapat upaya perbaikan-perbaikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para petani diantaranya adalah  Pemerintah harus bisa menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia, jika kedua upaya itu ada peningkatanya maka sesungguhnya kebijakan Pemerintah terkait KPPN itu berhasil.

Indonesia memiliki lebih dari 400 Universitas yang memiliki fakultas pertanian yang dapat dimanfaatkan. Diharapkan Pemerintah dapat  bekerjasama dengan universitas untuk menjembatani antara kekurangan pembinaan dan tenaga pendamping dikawasan pedesaan dengan kebutuhan pembangunan di KPPN. Diharapkan dengan menekankan perlunya terobosan dalam pembangunan kawasan perdesaan dapat menumbuhkan inovasi dan memanfaatkan terknologi dan informasi sebagai salah satu upaya percepatan.  Hadir dalam rakor ini perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian PPN/Bappenas serta beberapa perwakilan lainnya.