Jakarta (27/04) – Asisten Deputi bidang Koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Masyarakat Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri, didampingi Asdep bidang Koordinasi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja, Raden Wijaya Kusumawardhana, memimpin rapat koordinasi (rakor) terkait Keuangan Inklusif di Ruang Rapat lt. 3 Kemenko PMK, Jakarta.

Pemerintah saat ini tengah serius menerapkan sistem keuangan inklusif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan merupakan hal penting dalam upaya peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomian sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Pemerintah bahkan telah menetapkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dalam rangka mencapai target keuangan inklusif sebesar 75 persen pada tahun 2019. Sasaran dari target ini adalah masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil serta masyarakat dari lintas kelompok yang terdiri atas pekerja migran; wanita; Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar; serta kelompok pelajar, mahasiswa dan pemuda. Beberapa waktu yang lalu, kemenko Perekonomian juga telah mengirimkan surat kepada masing-masing k/L untuk mengisi matrik program/kegiatan terkait keuangan inklusif dalam rangka pencapaian target 75 persen di tahun 2019 itu.

Menindaklanjuti hal ini, rakor pada hari ini dilaksanakan untuk membahas beberapa topik terkait keuangan inklusif seperti progress proses pencetakan dan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) 2017; rencana uji coba bantuan sosial (bansos) non tunai Program Indonesia Pintar (PIP) 2017 di beberapa kota; rencana pelaksanaan bansos non tunai PIP dalam rangka mencapai target keuangan inklusif sebesar 75 persen pada tahun 2019; serta paparan matrik program dan kegiatan terkait keuangan inklusif serta kebutuhan Technical Assistance dan Capacity Building.

“Rakor pada hari ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atas program dan kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan terkait keuangan Inklusif termasuk didalamnya kegiatan yang mendapatkan bantuan pendanaan dari mitra pembangunan internasional,”ujar Femmy.

Pada kesempatan ini femmy meminta peserta rakor yang hadir untuk menyampaikan program/kegiatannya terkait keuangan inklusif. Adapun kesimpulan yang dihasilkan pada rakor ini yaitu arahan kepada setiap k/l diminta untuk segera mengisi matrik program/kegiatan yang diberikan oleh kemenko Perekonomian serta usulan rencana pelaksanaan workshop sosialisasi dan penajaman program keuangan inklusif. Hadir dalam rakor kali ini perwakilan dari K/L terkait seperti  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Sekretariat TNP2K, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. (rhm)