Jakarta, 31 Oktober - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengadakan rapat koordinasi, membahas tiga agenda prioritas dari Nawa Cita.
Rakor tersebut memastikan agar aspek pembangunan manusia dan kebudayaan, yang ada di Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita), yang disampaikan pada kampanye pemilihan presiden (Pilpres), diterjemahkan menjadi kebijakan pemerintahan saat ini.
“Kami berdua bertemu sekarang untuk memastikan bahwa berbagai item yang ada di Nawa Cita, yang terkait dengan pembangunan manusia & kebudayaan itu, diterjemahkan menjadi kebijakan untuk kemudian dilaksanakan,” kata Menko PMK Puan Maharani, di Jakarta, usai Rakor di kantornya, Kamis (30/10/2014) sore.
Kedua menteri dari generasi muda tersebut bertemu membahas 3 agenda prioritas, yang merupakan bagian Nawa Cita. Yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, dan memperteguh kebhineka-an & memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Dalam dokumen Nawa Cita di masa kampanye Pilpres, ketiga agenda prioritas tersebut mencakup program, antara lain Indonesia Pintar melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan, membangun pendidikan kewarganegaraan, serta mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal.
Selain itu dalam Rakor juga dibahas mengenai aspek pembangunan pedesaan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.
“Saya dan Pak Anies sudah berkomitmen dari awal untuk menerjemahkan agenda prioritas dalam Nawa Cita, yang menjadi wewenang kami untuk melaksanakannya menjadi action plan yang konkrit dan terukur. Kami akan pantau terus pelaksanaannya day-by-day, agar semua sinergis dan terkoordinasi,” tambah Puan.
Sinkronkan Program Kartu Pintar dan Kartu Sehat dengan BPJS
Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK mengatakan selain membahas masalah kesejahteraan, mereka juga memantapkan konsep peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Rencananya, KIS akan diprioritaskan untuk 86,4 juta penduduk pra sejahtera yang belum menerima bantuan BPJS.
"Saya sebagai Menko berusaha mensikronkan (KIS dan BPJS). BPJS dan KIS itu sistem yang sedang kami coba untuk dileburkan," kata Puan.
"KIP rencananya akan diterima 1,9 juta masyarakat pra sejahtera plus 15,5 juta rumah tangga pra sejahtera. KIP difokuskan untuk keluarga kalau anaknya 2 akan terima (KIP) 2, tergantung jumlah anak," lanjutnya.
Selesai jumpa pers, Puan kembali melanjutkan rapat tertutup dengan para Deputi PMK. (Bn/Dn/Gs).
