Jakarta (28/05)---Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi membuka Rapat Koordinasi Penguatan Manajemen Penanggulangan Bencana di Provinsi Bali pada Jumat lalu (24/05). Turut mendampingi Sonny dalam rakor itu antara lain Asdep Penanganan Pascabencana, Kemenko PMK, beserta Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Rakor turut dihadiri oleh seluruh Kepala Pelaksana BPBD se-kab./kota se-Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Sonny menyampaikan bahwa Provinsi Bali sebagai salah satu pusat pertumbuhan nasional harus memiliki manajemen penanggulangan bencana yang baik. “Bali sebagai destinasi pariwisata dunia harus memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi bencana, termasuk melakukan penanganan yang tepat saat terjadi maupun pascabencana. Kita harus semakin siap dari waktu ke waktu, baik dalam regulasi, kapasitas kelembagaan dan pembiayaan, maupun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan sejak masa prabencana, darurat bencana, hingga pascabencana,” jelas Sonny.

Sasaran Rakor ini diketahui adalah untuk meningkatkan kapasitas BPBD dan koordinasi antar instansi dalam hal penanggulangan bencana, mulai dari tahapan pengurangan risiko bencana,  tanggap darurat hingga pasca bencana/pemulihan. Sonny juga menekankan bahwa segala upaya mitigasi bencana harus dipandang sebagai bentuk investasi yang memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pembangunan daerah harus memperhatikan aspek kebencanaan.

Rapat dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Bappeda Provinsi serta Asdep Penanganan Pasca Bencana Kemenko PMK, dilanjutkan diskusi dengan para peserta. Dalam kesempatan ini Kepala BPBD Provinsi Bali menyampaikan berbagai tindakan nyata yang telah dilakukan melalui sosialisasi, edukasi dan pelatihan serta melakukan sertifikasi kebencanaan bagi hotel sebagai pelaku pariwisata utama di Bali. Selain itu, tanggal 26 setiap bulan ditetapkan sebagai hari simulasi bencana di Provinsi Bali.

Bappeda Provinsi Bali menyampaikan tantangan perekonomian yang dihadapi Bali saat ini terkait persaingan destinasi pariwisata baik secara domestik maupun mancanegara dimana tantangan risiko global masalah kebencanaan dan perubahan iklim sangat berperan dalam pariwisata. Oleh karenanya, pembangunan di Bali harus disertai upaya mitigasi bencana dengan baik.

Asdep Penanganan Pasca Bencana dalam paparannya menjelaskan beberapa fase penyelengaraan penanggulangan bencana, perlunya penguatan sistem mitigasi bencana, peningkatan kompetensi pemda setempat, peningkatan kapasitas daya dukung lingkungan, masyarakat dan manajemen SOP tanggap darurat bencana yang jelas. Kemenko PMK juga mendorong Pemda segera menyusun dan rencana kontijensi dan terus meningkatkan kapasitas lembaga dalam pengelolaan bencana. (sumber: Kedep I Kemenko PMK)