Jakarta (07/08)--- Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sujatmiko, memimpin rakor terkait progress report percepatan pengarusutamaan gender (PUG)  di ruang rapat dewi sartika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Jakarta. 

Rapat ini dibuka dengan paparan dari perwakilan Biro Perencanaan KPPPA, Fakih Usman. Fakih menjelaskan  sesuai peraturan Menteri PP PA No.9 Tahun 2015 tentang indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibuatlah online system untuk memantau dan evaluasi PUG. Sistem online ini dinamakan Si-PUGA (Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender  dan Anak). Nantinya, para Pelaksana di lapangan akan melakukan analisis gender terutama untuk program-program prioritas nasional, memberikan konfirmasi kepada Bappenas dengan memilih output yang bertema anggaran responsif gender (ARG), Menyerahkan dokumen Gender Budget Statement(GBS) kepada DJA dan salinan kepada Bappenas dan KPPPA dan dikoordinasikan oleh Pojka PUG dan Gender Focal Point pada masing-masing satker. Selanjutnya, penggerak akan melalukan pendampingan kepada K/L pelaksana PPPG untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monev, lalu dikoordinasikan oleh unit teknis pada K/L penggerak kepada Deputi Sektoral Bappenas, Ditjen Anggaran Kemenkeu dan Deputi Kesetaraan Gender KPPPA. “Si-PUGA ini dibuat bukan hanya milik kita K/L, Daerah, maupun stakeholder namun ini milik kita semua masyakat," ujar Fakih. 

Fakih melanjutkan sistem ini juga dibuat untuk memudahkan para pimpinan melihat permasalahan dan data yang masuk dari masyarakat. Cara kerja Si-PUGA ini juga dianggap emmudahkan masyarakat karena akan ada petugas yang mensurvey dan mendata keluhan masyarakat melalui perangkat kemudian data akan disimpan didata center selanjutkan KPPPA akan cepat merespon isu-isu di masyarakat itu. Sujatmiko juga mengapresiasi cara kerja Si-PUGA yang dianggap responsif dalam merespon keluhan terkait  PUG. “Saya merasa sistem ini bagus namun K/L juga harus bertanggung jawab menangani ini agar dapat diketahui berapa banyak data keluhan dari masyarakat dimasing-masing instansinya," tutup Sujatmiko.Hadir dalam rakor ini perwakilan dari Bappenas, KPPPA, Menko Maritim, Kemenkeu, Kemendagri dan Menko Polhukam. (ris)