Jakarta 06/10- Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Kemenko PMK, Tini Martini (paling kanan) didampingi Plt. Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Ade Rustama (kedua Kanan) memimpin Rapat Persiapan Lanjutan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2015 di ruang rapat Kemeko PMK, selasa (6/09)

Hari Disabilitas Internasional (HDI) telah diperingati sejak tahun 1992 untuk membangkitkan kesadaran dan memobilisasi dukungan atas isu krusial mengenai inklusifitas disabilitas dalam masyarakat dan pembangunan.
Di Indonesiai Hari Disabilitas Internasional dimaknai sebagai bentuk pengakuan terhadap disabilitas, peneguhan komitmen seluruh bangsa, dan membangun kepedulian guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan disabilitas.
Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, institusi akademik dan sektor swasta didorong untuk bermitra dengan organisasi disabilitas dalam merencanakan kegiatan dan aksi nyata yang manfaatnya dapat dirasakan oleh disabilitas.  Oleh karena itu dalam rangkaian kegiatan HDI 2015 Kementerian Sosial memberikan alat bantu kepada seluruh jenis kedisabilitasan melalui 20 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos hasil penjangkauan dan telah mulai dilaksanakan di Manado pada 20 September;  Gorontalo  28 September; Palu  2 Oktober dan Makasar  13 Oktober.
Di samping itu, panitia nasional HDI tahun 2015 yang diketuai Ketua Umum Pusat Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia telah menyampaikan rencana kegiatan yang telah disepakati pada rapat persiapan sebelumnya, yang meliputi enam bidang, yakni seminar dan penghargaan, kampanye sosial; pemberian penghargaan; gerak jalan/ jalan sehat; bakti sosial dan  Acara Puncak.  Untuk pelaksanaan Acara Puncak HDI  tanggal 3 Desember  2015, Panitia Nasional pun telah menyampaikan surat permohonan kepada Bapak Presiden terkait kehadiran beliau dan tempat pelaksanaan Acara Puncak, yakni di Istana Bogor.
Tema International “ Inclusion matters access and empowerment of people of all abilities”. Dan tema nasional yang disepakati adalah : “Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang Undang Disabilitas dan strategi multi sektoral “ dengan sub tema :

• Merealisasikan akses dan pemberdayaan melalui Undang Undang Disabilitas dan strategi multi sektoral  untuk terwujudnya masyarakat inklusi dalam segala aspek kehidupan.
• Mewujudkan pembangunan inklusif sebagai pelopor akses dan pemberdayaan bagi disabilitas.

Pemberdayaan melibatkan investasi pada mereka  dalam pekerjaan, kesehatan, gizi, pendidikan, dan perlindungan sosial. Ketika orang diberdayakan mereka lebih siap untuk memanfaatkan peluang, mereka menjadi agen perubahan dan dapat lebih mudah merangkul tanggung jawab sipil mereka. (mad)