Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).
Oleh humaspmk on May 05, 2017

Jakarta (05/05)--- Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sujatmiko,  memimpin rakor terkait progress report percepatan pengarusutamaan gender (PUG)  di Hotel Grand Mercure, Jakarta.

Tujuan dari rakor ini adalah mendapatkan informasi/laporan capaian kinerja K/L (Kementerian/Lembaga) penggerak PUG dan pemantauan rencana tindak lanjut jangka pendek, menengah dan panjang. “Pada hari ini, saya harap masing-masing K/L mampu melaporkan hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi, termasuk langkah apa yang akan dilakukan kedepan”,terang Jatmiko.

Tercatat dalam rapat kali ini laporan dari K/L terkait, seperti diantaranya KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) melaporkan progress penyusunan Roadmap Percepatan PUG dan jalannya pembangunan sistem monitoring PUG (Si-PUGA) online yang akan mempermudah K/L dalam berkoordinasi mengenai percepatan PUG dari seluruh negeri. Disusul dengan laporan dari Bappenas mengenai proses penyusunan Stranas PPRG (Penyusunan Penganggaran Responsif Gender) Tahun 2017-2025 sebagai pedoman umum untuk percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG di pusat dan daerah, dalam rangka mencapai target RPJMN 2015-2019; RPJPN 2005-2025 dan SDGs 2016-2030.

Pada akhirnya rencana terdepan dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG ini adalah penguatan akses legalitas yakni Inpres No.9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional, menjadi  Perpres; Penetapan RUU kesetaraan dan keadilan gender; dan penguatan kelembagaan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya, serta politik khususnya peningkatan keterwakilan perempuan.

Hadir dalam rapat ini perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. (ysf)