Jakarta (19/7) - Rakor ini membahas CLC dan SIKK terkhusus untuk  siswa yang masih belum terlayani, Sekolah Garis Depan, dan Kursus dan Pelatihan terkait penyiapan  lulusan SMP CLC/SIKK. Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja, Yohan menyatakan bahwa rakor ini ingin mengetahui sejauh mana perkembangan penyelesaian permasalahan lulusan SMP  CLC/SIKK yang belum tertangani dan juga permasalahan pengangguran terdidik yang tidak tertampung dunia kerja. “Oleh karenanya, perlu perubahan paradigma yang dulunya sangat bergantung pada pendidikan formal akan dialihkan pada pendidikan vokasional dan pelatihan kerja”, tambah Yohan.

Terkait dengan lulusan SMP yang berasal dari Sabah dan Sarawak yang belum terlayani, Direktur PKLK Kemdikbud, Sri Renani mengatakan kita sedang menunggu data terakhir yang belum tertampung dimanapun juga.  Update terakhir dari Biro PKLN Kemdikbud, jumlah siswa lulusan CLC/SIKK sebanyak 482 siswa yang terdiri dari 476 siswa di Sabah dan 16 siswa di Sarawak. Sebanyak 60 siswa telah mendapat Beasiswa dari Sabah Bridge melanjutkan di SMK Nunukan, SMK Sebatik Barat, dan SMK Mutiara Bangsa. “Direktorat Pembinaan SMA, sedang membangun kembali satu sekolah di Nunukan, untuk angkatan mendatang. Kita melihat cohort yang ada. Berapa yang lulus dan apa yang harus dipersiapkan, seperti alokasi dana,” tegasnya.

Namun, yang perlu diperhatikan bagaimana orang Sebatik sendiri harus terlayani pendidikannya dengan baik di daerahnya. Sri Renani mengharapkan bahwa jangan sampai orang Sebatik sendiri sampai tidak terlayani pendidikannya, yang menimbulkan permasalahan baru.

Di lain pihak, Kemlu mengharapkan bahwa tidak cukup memperluas jangkauan layanan pendidikan dengan adanya SMA Terbuka, namun permasalahan yang masih belum tertangani yakni masalah keimigrasian. “Masalah yang terjadi, bukan saat mereka dapat menjadi siswa SMA Terbuka, namun ketika ada razia, mereka pun terancam masuk penjara,” tegas perwakilan Kemlu tersebut.

Menyangkut Sekolah Garis Depan (SGD), melalui survei yang telah dilakukan oleh Kemdikbud telah ditetapkan 114 sekolah di 49 kabupaten/kota  di daerah perbatasan, urban, bersejarah yang akan dikembangkan menjadi SGD, yang terdiri dari 103 sekolah yang akan direvitalisasi dan 11 unit sekolah baru. Rencananya,  peluncuran SGD dilakukan di SMAN 15  atau SMPN 27 Bantar Gebang di Bantar Gebang oleh Mendikbud di Bulan Oktober 2016. “Untuk desain SGD sendiri, Mendikbud mengharapkan adanya keterlibatan publik, untuk pembangunan gedung diminta bekerjasama dengan ikatan arsitek relawan. Selain itu, kami juga menyiapkan sayembara desain untuk sekolah terintegrasi. Diharapkan dengan sayembara tersebut, kita bisa dapatkan desain yang terbaik,” tambah Sri Renani. 

Sebagaimana daerah 3T, permasalahan jaringan koneksi  internet di lokasi SGD daerah perbatasan menjadi masalah yang utama. “Untuk itu,  permasalahan koneksi, untuk daerah-daerah yang belum memiliki IT, Pustekkom memainkan peran terkait fasilitas IT dan bekerjasama dengan Kominfo. Saat ini, sudah mulai disiapkan untuk mendapatkan koneksi internet,” tegasnya.   

Untuk kursus dan pelatihan, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Yusuf Muhyiddin mengatakan bahwa kursus dan pelatihan dapat menjadi alternatif bagi lulusan SMP CLC/SIKK yang ada di Sabah dan Sarawak yang tidak tertampung di pendidikan formal.  “Untuk lulusan SMP di Sabah dan Serawak jika tidak terlayani, kami siap menampung mereka untuk mengikuti kursus atau pelatihan melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) atau Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan mengikuti program Paket C setara SMA/SMK,” ujar Yusuf

Sumber : Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama (Ivan)

Editor : Siti Badriah