Jakarta (20/12) -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah bertekad untuk menghidupkan kembali gagasan revolusi mental yang pertama kali dilontarkan Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1957. Revolusi Mental yang dimaksud ialah menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, serta berjiwa api yang menyala-nyala akan benar-benar terwujud.
 
Revolusi Mental itu kemudian diejawantahkan oleh pemerintah menjadi sebuah gerakan nasional yang dilaksanakan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.
 
Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Tujuannya untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, berkeadilan dan sejahtera berlandaskan Pancasila.
 
Selama lima tahun pelaksanaan GNRM telah banyak perubahan yang dirasakan oleh kalangan masyarakat. Pada prinsipnya, GNRM adalah sebuah gerakan yang harus terus digalakkan sehingga dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan efek perubahan ke arah yang lebih baik.
 
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa GNRM ialah gerakan berpindah dari yang tidak baik menjadi baik pun dari yang baik menjadi lebih baik. Oleh karena, harus didorong agar menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat.
 
"Perlu saya tegaskan revolusi mental hanyalah tema. Intinya adalah perubahan dari yang tidak baik menjadi baik yang masif sifatnya. Maka itu daerah-daerah diharapkan dapat melakukan gerakan-gerakan perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik" ujar Menko PMK.
 
Pada tataran pemerintah, perubahan revolusi mental mulai dari birokrasi yang melayani secara prima, sistem pendidikan yang yang mencetak SDM unggul, sistem ekonomi yang berkeadilan, hingga berbagai kalangan yang berinisiatif melibatkan para pemangku kepentingan secara bergotong royong.
 
Demikian juga dalam lingkup berbagai instansi di luar pemerintah dan organisasi masyarakat, GNRM seyogyanya telah masuk dalam program kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan sekitar.
 
Pemerintah saat ini pun telah sepakat Revolusi Mental menjadi Prioritas Nasional (PN4) dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Kegiatan Prioritas (KP) dan Program Prioritas Nasional (ProPN).
 
Untuk mengukur capaian implementasi revolusi mental di daerah, saat ini instrumen yang digunakan adalah Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM), yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. ICRM Tahun 2018 yang akan segera diluncurkan, diperoleh dari pengolahan data hasil Susenas MSBP (Modul Sosial Budaya dan Pendidikan) Tahun 2018.
 
Guna membahas tindak lanjut mengenai GNRM, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar serangkaian dengan kegiatan Anugerah Revolusi Mental.
 
Rakornas beragendakan penyampaian capaian GNRM 2014-2019, implementasi GNRM di pusat dan daerah, pengukuran ICRM dan sosialisasi Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan rancangan RPJMN 2020-2024.
 
Sedangkan, Anugerah Revolusi Mental dilaksanakan sebagai upaya memberikan apresiasi, penghargaan dan penghormatan tentang bentuk nyata berbagai gerakan atau aksi  berupa inisiatif semua pelaku atau agen perubahan yang mencerminkan Gerakan Nasional Revolusi Mental di seluruh pelosok Nusantara.
 
Penerima nominasi Anugerah Revolusi Mental berasal dari berbagai unsur dan kalangan mulai dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Badan Usaha, Koperasi dan non-Koperasi hingga Organisasi Sosial. Nominasi untuk Pemerintah Provinsi berdasarkan lima gerakan Revolusi Mental yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Bersatu, Gerakan Indonesia Mandiri.
 
Adapun instrumen penilaian meliputi beberapa unsur yaitu (1) tindakan fundamental yang telah dilakukan;  (2) memberikan perubahan dan dampak positif (impactful) terhadap masyarakat; serta (3) menghadirkan ruang-ruang keadilan sosial terhadap masyarakat sekitar.
 
Menko PMK berharap melalui acara pemberian penghargaan Anugerah Revolusi Mental, gaung GNRM akan semakin menggema serta dapat menstimulasi atau merangsang masyarakat agar betul-betul menjadi bagian tak terpisahkan dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.
 
"Gerakan Revolusi Mental ini gerakan kemasyarakatan yang diinisiasi dan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat sipil. Pemerintah lebih memposisikan diri mendorong, memberikan stimulasi dan tentu saja memprovokasi agar gerakan-gerakan ini terus bergulir di semua dimensi kehidupan," pungkas Muhadjir.
 
Acara dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada penerima anugerah revolusi mental 2019 diantaranya: (a). Kategori lembaga sosial : Sekolah Pagesangan; Yayasan Pondok Kasih; Jaringan Gusdurian; Diet Kantong Plastik. (b). Kategori Badan Usaha Koperasi: Koperasi Kerta Semaya Samaniya; Koperasi Agro Niaga Jabung. (c). Kategori Badan Usaha Non Koperasi: PT. KAI; PT. Trans Jakarta; PT. Paragon Innovation and Technology; CV. S mbada Tuban. (d). Kategori Capaian Utama Lima Gerakan Revolusi Mental: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (e). Kategori Indonesia Melayani: Sulawesi Selatan. (f). Kategori Indonesia Bersih: Provinsi Bali. (g). Kategori Indonesia Tertib: Provinsi Sumatera Selatan. (h). Kategori Indonesia Mandiri: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (i). Kategori Indonesia Bersatu: Provinsi Kepulauan Riau. (j). Kategori Kementerian/Lembaga: Kementerian Keuangan.
 
Kegiatan Rakornas maupun Anugerah Revolusi Mental berlangsung pada Sabtu (21/12) di Ballroom Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta. Sebelumnya telah dilaksanakan kick off melalui kegiatan konferensi pers pada Selasa (17/12) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta. Hadir dalam kegiatan ini Menteri Agama, Fachrul Razi; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  Basuki Hadimuljono; Kepala Badan Pusat Statistik, Kecuk Suhariyanto; Pejabat Eselon I di lingkup Kemenko PMK; serta beberapa perwakilan lainnya.