Jakarta (27/01)--- Kemenko PMK pada 27 Januari 2016 lalu menggelar Rakornas Program Peduli di Swiss Bel Hotel, Kemang, Jakarta. Rakornas yang bekerjasama dengan Kemitraan ini mengusung thema “Kita Setara dan Peduli Anak Bangsa.” Rakornas ini dilaksanakan dari 27 hingga 28 Januari 2016.
“Program Peduli di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus berupaya meningkatkan akses masyarakat adat terpencil dan termarginalkan terhadap layanan dasar dan ekonomi,” Demikian ditegaskan Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat pada kedeputian VII Kemenko PMK, Magdalena, saat membuka rakornas. “Program ini juga sebagai bentuk hadirnya negara di tengah-tengah rakyatnya yang membutuhkan.”
Magdalena juga berharap, Rakornas yang dihadiri oleh setidaknya delapan perwakilan Kementerian serta 14 Civil Society Organization (CSO) dari 13 provinsi di Indonesia ini, dapat menghasilkan komitmen bersama untuk membantu komunitas masyarakat adat yang sangat membutuhkan.
Program Peduli merupakan inisiatif yang didorong pemerintah sejak 2012 untuk membantu kelompok masyarakat maupun individu yang masih mengalami perlakukan diskriminatif atau ekslusi sosial termasuk masyarakat Adat lokal yang masih menggantungkan hidupnya pada Sumber Daya Alam (SDA). Tahun 2015 team Program Peduli Kemitraan mencatat lebih dari 13.900 jiwa komunitas masyarakat adat lokal terpencil yang mendapatkan manfaat program, khususnya dalam akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta administrasi kependudukan. Angka ini cukup signifikan jika dibandingkan capaian program tahun 2014 lalu, yang hanya mampu menjangkau 8.145 jiwa saja.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Partnership for governance reform (Kemitraan), Monica Tanuhandaru, mengatakan bahwa selama ini sangat sulit untuk mendapatkan data berapa sebenarnya masyarakat adat lokal terpencil di Indonesia karena masing-masing kementerian memiliki data sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Karena itu, Kemitraan akan mengumpulkan data-data tersebut dan mengolahnya agar bisa menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, baik nasional, provinsi hingga di level desa.
“Anggota komunitas yang tadinya tidak memiliki akses administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan sama sekali, kini sudah mendapat layanan dari pemerintah,” kata Project Manager Program Peduli Kemitraan, Moch Yasir Sani. Yang dimaksudkan Sani adalah tersedianya layanan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, Mobile Klinik, Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa, kejar paket dan pendidikan luar sekolah, termasuk bantuan infrastruktur yang disediakan pemerintah daerah setempat.
Namun, untuk program livelihood dan akses di bidang ekonomi, Sani mengakui memang belum terlalu menggembirakan. Dari dari 45 Desa yang dijangkau program, hanya sembilan kelompok usaha saja yang sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini kata dia juga karena pendekatan program yang digunakan adalah lebih menekankan aspek inklusi sosial, bukan khusus pada stimulan ekonomi.
“Meski pun secara kualitas memang masih perlu ditingkatkan, namun secara kuantitas telah terjadi peningkatan yang cukup menggembirakan,” kata Sani lagi. Dia berharap jangkauan bisa program bisa menjangkau komunitas lebih luas lagi.
Menurut Program Manager Karsa Institute, Rahmad Saleh, salah satu mitra pelaksana program peduli di Provinsi Sulawesi Tengah, melalui praktik terbaik pelaksanaan Program Peduli di lima Desa di Palu yang dilaksanakan sejak 2014 lalu, berhasil menggerakan Pemerintah daerah setempat membuat 11 desa model pada tahun 2016. (kedep VII)
