Jakarta (31/10)—Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, Sigit Priohutomo, pagi ini membuka dan memimpin rapat koordinasi teknis (rakornis) mengenai anggaran kesehatan 5 persen APBN di ruang rapat utama lt 7, gedung Kemenko PMK, Jakarta.

Rakornis kali ini lebih menekankan kepada pemanfaatan anggaran kesehatan. “Kalau kita lihat di sini program terpadu yang kita bentuk ada pendidikan dan pelatihan. Kalau pelatihan itu dampak pelayanannya bisa dirasakan langsung pada masyarakat sedangkan untuk  pendidikan dilakukan untuk manajerial dan sebagainya mungkin harus dipisahkan, dan untuk tambahannya hampir seluruhnya pada masyakarat dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” tutur Sigit.

5 persen APBN Fungsi Kesehatan atau sebesar Rp101,9 Triliun terbagi atas anggaran rutin Rp8,3 Triliun; Penerima Bantuan Iuran (PBI) Rp25,5 Triliun; Fisik Rp19,9 Triliun Kementerian Kesehatan  Dana Alokasi Khusus  (Kemkes + DAK), Belanja  Barang Rp21,5 Triliun, Dana Alokasi Khusus  (DAK Non Fisik) Rp7 Triliun; Bagian Anggaran Bendahara umum negara + Penyertaan modal Negara (BA BUN + PMN BPJS KES) Rp13,2 Triliun.

Target RPJMN 2015-2019 antara lain  meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat; meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular; meningkatnya pemerataan; mutu pelayanan kesehatan  dan sumber daya kesehatan; perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen pendudu berpendapatan terendah); kependudukan dan Keluarga Berencana.

Maka, untuk mengatasi defisit anggaran BPJS sebesar Rp3,6 T perlu dilakukan langkah-langkah yang konkrit seperti mengefektifkan kemandirian keanggotaan; memperluas jangkauan kepesertaan; memaksimalkan kolektifitas iuran anggota; peningkatan komitmen dan peran serta Pemda; mengendalikan biaya pelayanan serta peningkatan sosialisasi.

Rakornis dihadiri oleh beberapa perwakilan kementerian dan lembaga (K/L) antara lain Farmakes, BKKBN, Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Dalam Negeri. (Ris/Dwi)