Jakarta (29/03)--- Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko PMK, Magdalena, hari ini memimpin rapat koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat berbasis sosial budaya di desa dan kawasan, bertempat di ruang rapat lt. 4, Kemenko PMK, Jakarta. “Tujuan rapat kali ini itu untuk menyinkronisasikan program-program pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan sosial budaya di lokasi-lokasi prioritas serta menjadikan sasaran RKP 2017 terkait pembangunan desa dan kawasan sebagai indikator keberhasilan” Ujar Magdalena.

Lebih jauh, Magdalena menjelaskan bawa ada sembilan program prioritas nawacita yang harus diwujudkan diantaranya menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; melakukan revolusi karakter bangsa; dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Menurut Magdalena,  Sasaran RKP 2017 itu revitalisasi 120 desa adat, peningkatan kapasitas 300 orang anggota lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal yang responsif gender dan peduli anak serta meningkatnya pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosisal masyarakat sesuai standar di 50 kab/kota. "Nantinya K/L dapat segera melengkapi sasaran RKP 2017 untuk dimasukan ke dalam rapat selanjutnya,"harap Magdalena.

Hadir dalam rakor ini perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta beberapa perwakilan K/L lainnya.